Bisnis.com, JAKARTA - Anggaran Kartu Prakerja telah cair sebesar Rp8,09 triliun hingga 28 Agustus 2020.
Berdasarkan Twitter Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan (@DJPbKemenkeu_RI), pemerintah terus merealisasikan anggaran Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) melalui berbagai jenis bantuan dan fasilitas untuk melindungi masyarakat dari dampak Covid-19.
Berbagai jenis bantuan sosial bagi masyarakat masih terus direlalisasikan. Rancangan kebijakan dan proses penyaluran bantuan PEN pun terus-menerus diperbaiki berdasarkan hasil evaluasi dan masukan dari masyarakat.
"Realisasi Kartu Prakerja telah disalurkan sebesar Rp8,09 triliun dengan jangkauan 2,28 juta peserta hingga 28 Agustus 2020," tulis akun @DJPBKemenkeu_RI seperti dikutip, Senin (31/8/2020).
Selain itu, pemerintah juga telah menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT) dana desa sebesar Rp10,03 triliun untuk 7,55 juta KPM serta bansos tunai (BST) bagi penerima sembako non-Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar Rp4,46 triliun untuk 8,93 juta KPM.
Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan juga mencatat realisasi anggaran bansos terbesar, yaitu PKH sebesar Rp29,04 triliun untuk 10 juta KPM, Kartu Sembako Rp27,96 triliun untuk 19,3 juta KPM, serta bansos tunai non-Jabodetabek sebesar Rp21,79 triliun untuk 9,18 juta KPM.
Baca Juga
"Program PEN diperpanjang jangka waktunya, dipercepat proses birokrasinya, diperluas cakupannya dan dirancang ulang untuk menyempurnakan bantuan sebelumnya agar semakin efektif menjangkau seluruh lapisan masyarakat," tulis akun @DJPBKemenkeu_RI.
Program Kartu Prakerja yang jadi andalan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah berjalan empat bulan lebih. Sejak dibuka pertama kali pada Sabtu, 11 April 2020, sampai hari ini sudah ada lima gelombang pendaftaran.
Jumlah peserta ini akan terus bertambah karena saat ini, pendaftaran gelombang 6 sedang berjalan. Gelombang 6 dibuka pada Kamis, 27 Agustus 2020. Kuotanya 800 ribu orang.
Untuk menjalankan program ini, pemerintah mengucurkan uang tak kurang dari Rp20 triliun. Selanjutnya, masing-masing peserta mendapatkan uang Rp3,55 juta. Peruntukan awal adalah untuk biaya pelatihan (Rp1 juta).
Sisanya adalah dana insentif sebesar Rp2,55 juta. Pertama, insentif pelatihan Rp600 ribu selama empat bulan (Rp2,4 juta). Kedua, insentif pengisian survei Rp50 ribu untuk 3 kali survei (Rp150 ribu).
