Bisnis.com, JAKARTA - Pengembangan pelabuhan di Indonesia dinilai tidak optimal karena pemerintah terjebak dalam upaya mendapatkan investor tanpa mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas pelabuhan.
Ketua Umum Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) Zaldi Ilham Masita mengatakan pemerintah masih terjebak dalam upaya mendapatkan investasi pelabuhan tanpa mempertimbangkan hal yang utama, yakni efisiensinya.
"Ini yang menjadi masalah untuk mendapatkan pelabuhan yang optimal, pemerintah terjebak mendapatkan investasi tanpa mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas dari pelabuhan. Membangun pelabuhan, bandara berbeda dengan pabrik," katanya kepada Bisnis.com, Kamis (27/8/2020).
Menurutnya, ketika mengurusi investasi pabrik, boleh sebanyak mungkin menarik investor, tetapi berbeda dengan pelabuhan, karena pelabuhan butuh scale of economic untuk membuat pelabuhan efisien, sehingga biaya logistik melalui pelabuhan tersebut bisa turun.
Di sisi lain, usaha kepelabuhanan sebagai penunjang logistik diprediksi masih akan mengalami penurunan hingga akhir 2020 akibat pandemi Covid-19. Pemulihan paling mungkin terjadi pada kuartal IV/2020 yang ditopang pengiriman domestik.
Sementara, Senior Vice President Aliansi Bisnis PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) atau IPC Rachmat Prayogi mengatakan kinerja pelabuhan Semester II/2020 diperkirakan masih terjadi penurunan dibandingkan dengan 2019.
Baca Juga
"Kondisi Semester II/2020 masih declining walaupun asumsi di pemegang saham 2020 revisi anggaran dengan asumsi ada rebound pada kuartal IV/2020," katanya.
Namun, dia menegaskan kondisi saat ini pada Agustus 2020 kinerja arus barang masih terus menurun. Hal ini cukup mengkhawatirkan, sehingga pihaknya tetap mempersiapkan kondisi terburuk sepanjang tahun ini.
