Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Pemanfaatan Pelabuhan Tak Optimal, Salah Siapa?

Banyaknya pelabuhan yang ada membuat pelabuhan-pelabuhan tersebut tidak efisien karena tidak mendapatkan skala ekonomi dan akhirnya membuat biaya pelabuhan tinggi.
Rinaldi Mohammad Azka
Rinaldi Mohammad Azka - Bisnis.com 24 Agustus 2020  |  16:23 WIB
Sejumlah truk mengantre muatan peti kemas di Terminal Teluk Lamong, Surabaya, Jawa Timur, Kamis (13/2/2020). ANTARA FOTO - Didik Suhartono
Sejumlah truk mengantre muatan peti kemas di Terminal Teluk Lamong, Surabaya, Jawa Timur, Kamis (13/2/2020). ANTARA FOTO - Didik Suhartono

Bisnis.com, JAKARTA — Pemanfaatan pelabuhan utama masih belum optimal karena kesalahan pemerintah sendiri yang tidak konsisten mengikuti rencana yang sudah dicanangkannya sejak lama. Kemenhub disebut terlalu mudah membuka pelabuhan baru.

Ketua Umum Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) Zaldi Ilham Masita mengatakan bahwa pemanfaatan pelabuhan utama belum optimal karena salah dari pemerintah sendiri yang tidak konsisten mengikuti perpres mengenai sistem logistik nasional (sislognas).

Dalam perpres tersebut sudah ditentukan pelabuhan mana saja yang menjadi pelabuhan utama dan mengikuti rencana jangka panjang pelabuhan yang dibuat oleh Kemenhub.

"Menhub [Budi Karya Sumadi] sangat gampang sekali menentukan suatu pelabuhan menjadi pelabuhan utama untuk ekspor dan impor di setiap kunjungan kerjanya ke daerah-daerah. Bagaimana bisa optimal kalau Menhub saja tidak konsisten atau malah tidak tahu mungkin tentang aturan-aturan dalam sislognas," ujarnya kepada Bisnis, Senin (24/8/2020).

Misalnya, dia mempertanyakan nasib Tanjung Priok dengan Pelabuhan New Priok setelah pembangunan Patimban rampung. Pasalnya, kedua pelabuhan tersebut merupakan pelabuhan besar yang berada di posisi strategis.

Kemenhub, kata Zaldi, memberi izin pelabuhan kepada Maspion di Jawa Timur, padahal di wilayah tersebut sudah ada Pelabuhan Tanjung Perak dan pelabuhan baru Teluk Lamong.

"Pelabuhan Bitung yang menjadi pelabuhan gerbang masuk Indonesia menurut Perpres Sislognas malah dibuat downgrade oleh Kemenhub," ujarnya.

Zaldi menilai dengan terlalu banyaknya pelabuhan yang ada membuat pelabuhan-pelabuhan tersebut tidak efisien karena tidak mendapatkan skala ekonomi dan akhirnya membuat biaya pelabuhan tinggi karena terbebani mengembalikan investasi yang sudah ditanam.

Menurutnya, selama pemerintah dalam hal ini Kemenhub tidak bisa konsisten dengan regulasi yang sudah ada dan sangat mudah memberi izin pelabuhan baru, maka biaya pelabuhan Indonesia akan tetap tinggi.

Berdasarkan data Kemenko Maritim dan Investasi, saat ini terdapat 1.241 pelabuhan umum dengan rincian 33 pelabuhan utama, 217 pelabuhan pengumpul, dan 991 pelabuhan pengumpan.

Adapun, pada rencana yang tertuang dalam Keputusan Menteri Perhubungan No. 432/2017 tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional jumlah pelabuhan umum sebanyak 636 pelabuhan dengan rincian 28 pelabuhan utama, 164 pelabuhan pengumpul, 166 pelabuhan pengumpan regional, dan 278 pelabuhan pengumpan lokal.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

logistik pelabuhan
Editor : Zufrizal
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top