Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Lebih Konservatif, Pemerintah Sisir Insentif Pajak

Pada kuartal III/2020, pemerintah menegaskan program eksisting akan dipercepat, sementara program yang tidak didukung data valid harus menunggu.
Edi Suwiknyo
Edi Suwiknyo - Bisnis.com 19 Agustus 2020  |  16:23 WIB
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat mengikuti rapat kerja antara Komisi XI DPR RI dengan pemerintah di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (2/12/2019). Bisnis - Arief Hermawan P
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat mengikuti rapat kerja antara Komisi XI DPR RI dengan pemerintah di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (2/12/2019). Bisnis - Arief Hermawan P

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah akan merealokasikan secara besar-besaran insentif usaha yang kurang optimal penyerapannya.

Di sisi lain, meski penyerapannya masih minim pemerintah ngotot untuk melanjutkan pembiayaan terhadap korporasi yang terdampak pandemi Covid-19.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu mengatakan bahwa dari evaluasi minggu ke minggu pemerintah telah memetakan mana program yang jalan dan tidak.

"Penyerapan yang cepat harus diutamakan agar pemanfaatannya optimal, meski demikian ada masalah mengenai data yang belum optimal," kata Febrio, Rabu (19/8/2020).

Febrio menambahkan bahwa pada kuartal III/2020, program eksisting akan dipercepat, sementara program yang tidak didukung data valid harus menunggu.

Pemerintah, kata Febrio, akan semakin konservatif dalam menggunakan insentif perpajakan karena tantangan penerimaan pajak yang terus tertekan. Insentif yang tidak banyak dipakai misalnya PPh 22 DTP sudah direalokasikan untuk subsidi upah.

Pemerintah juga akan mendorong belanja barang dan belanja modal untuk mempercepat pemulihan ekonomi. Meski demikian belanja modal seperti PUPR sudah cukup baik dalam mempercepat penyerapan melalui proyek fisik.

"Untuk semester II/2020, ini ada rencana untuk penambahan apresiasi kepada tenaga kesehatan, untuk perlindungan sosial kita manfaatkan cadangan yang masih ada," jelasnya

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

insentif pajak bkf Pemulihan Ekonomi Nasional
Editor : Hadijah Alaydrus
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top