Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Pemulihan Jangka Pendek, Pemerintah Diimbau Prioritaskan Perumahan

Pemerintah diminta memberi perhatian tersendiri untuk pembiayaan perumahan menengah ke bawah karena dinilai akan memacu proses pemiulihan ekonomi.
M. Syahran W. Lubis
M. Syahran W. Lubis - Bisnis.com 14 Agustus 2020  |  16:27 WIB
Ilustrasi proyek pembangunan rumah bersubsidi./Bisnis - Abdurachman
Ilustrasi proyek pembangunan rumah bersubsidi./Bisnis - Abdurachman

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah disarankan menarih perhatian tersendiri bagi industri properti sepanjang tahun depan karena sektor tersebut merupakan pemicu pemulihan ekonomi jangka pendek.

“Beda dengan infrastruktur misalnya, itu hasilnya dapat dilihat untuk jangka waktu yang lebih panjang, paling cepat 3 tahun sampai 5 tahun,” kata pengamat bisnis properti Ali Tranghanda kepada Bisnis di Jakarta pada Jumat (14/8/2020).

Dia mengemukakan hal itu ketika diminta tanggapannya atas pidato Presiden Joko Widodo dalam Sidang Tahunan MPR yang menyampaikan Rancangan Undang-Undang APBN 2021.

Ali Tranghanda, yang merupakan CEO Indonesia Property Watch, mengingatkan kembali bahwa terdapat 174 industri yang mengtikuti geliat bisnis properti. “Dalam hal ini kita batasi saja untuk perumahan kelas menengah dan bawah,” tuturnya.

Begitu ada proyek properti, menurutnya, dengan sendirinya 174 industri lainnya yang mengikuti juga segera bergerak.

Dalam hal ini, lanjut Ali, jangan dilihat bahwa di bisnis properti hanyalah pengembang yang mendapatkan untung, tetapi harus dicermati pula bahwa kegiatan sektor bisnis tersebut men-generate industri-industri lain. “Jadi, kita bisa lihat dan rasakan secara langsung multiplier effect-nya.”

Dalam RUU APBN 2021, yang sebagian isinya disampaikan Presiden Joko Widodo dalam Sidang Tahunan MPR pada Jumat siang, dalam perincian belanja pemerintah pusat menurut fungsi tertulis bahwa untuk tahun depan disiapkan dana sebesar Rp33,228 triliun untuk perumahan dan fasilitas umumnya.

Sementara itu, dalam perincian belanja pemerintah pusat menurut organisasi dan program, disebutkan bahwa untuk Program Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui Kementerian PUPR disediakan Rp33,315 triliun.

Selain itu, investasi pemerintah di Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) ditetapkan sebesar Rp16,62 triliun.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

bisnis properti perumahan
Editor : M. Syahran W. Lubis
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
qrcode bisnis indonesia logo epaper

BisnisRegional

To top