Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Joko Widodo berencana untuk lebih mengoptimalkan penerimaan negara bukan pajak, salah satunya dari sektor hulu minyak dan gas bumi.
Pada 2021, kata Presiden, langkah untuk mengoptimalkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) antara lain dengan peningkatan kuantitas dan kualitas layanan, inovasi layanan, peluasan objek audit.
"Perencanaan lifting migas yang efektif, serta efisiensi biaya operasi migas," katanya pada Jumat (14/8/2020).
Presiden Jokowi menyatakan hal itu pada Penyampaian Keterangan Pemerintah atas RUU tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 beserta Nota Keuangannya di depan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat.
Pada 2021, kata Presiden, untuk mendanai kegiatan pembangunan pada 2021, pemerintah akan mengandalkan dukungan sumber penerimanaan mandiri dari pendapatan negara sebesar Rp1.776,40 triliun.
Adapun, pendapatan tersebut bersumber dari penerimaan perpajakan Rp1.481,90 triliun dan PNBP Rp293,50 triliun.
Baca Juga
"Di samping itu, perbaikan proses perencanaan dan pelaporan PNBP terus diperkuat dengan menggunakan sistem teknologi informasi yang terintegrasi," kata Jokowi.
PNBP migas pada 2020 mengacu pada APBN 2020 dipatok senilai Rp127,31 triliun yang terdiri atas sektor minyak bumi senilai RP96,81 triliun dan gas bumi senilai Rp30,51 triliun.
Sementara itu, apabila merujuk pada Perpres No. 54/2020 PNBP migas ditargetkan mencapai Rp53,29 triliun yang bersumber dari Rp40,39 triliun minyak bumi dan Rp12,91 triliun dari gas bumi.
