Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah menyatakan akan terus mempercepat penyaluran bantuan sosial dan memastikan stimulus tersebut tepat sasaran sampai di masyarakat.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan saat ini masalah data yang tumpang tindih dan belum terkonsolidasi antara kementerian dan berbagai lembaga memang masih menjadi kendala pemerintah, khususnya untuk mempercepat distribusi tersebut.
Misalnya, penyaluran bantuan sosial (bansos) kepada 29 juta orang, Sri Mulyani menyebut data yang ada di Kementerian Sosial berbeda dengan realitas yang ada di masyarakat.
Bahkan ketika ditelisik, data tersebut ternyata belum diperbarui sejak 5 tahun terakhir. Pembaruan data seharusnya dilakukan oleh pemerintah daerah berdasarkan perundang-undangan yang baru, namun tidak semua Pemda melakukannya.
"Data di Kemensos versus yang ada di dalam realitas masyarakat ada terjadi deviasi. Waktu ditelisik ternyata data itu belum di-update sejak 2015 karena memang updating data tergantung Pemda. Pemda tidak semua melakukan pembaruan sampai kemudian terjadi Covid-19 di 2020 dibutuhkan data yang lebih baru," katanya, Selasa (11/8/2020).
Sri Mulyani melanjutkan, pemerintah tidak dapat menunggu masalah tersebut rampung, sehingga bantuan sosial tetap dikucurkan sekaligus penyempurnaan data dilakukan.
Solusi lainnya juga pemerintah menambahkan program-program sosial lainnya untuk diberikan kepada masyarakat yang belum mendapatkan bansos.
Berbeda dengan negara maju di mana tranfer bansos dilakukan by name by address, sementara di Indonesia tidak demikian. "Di Indonesia nomor induk kependudukan [NIK] kadang tidak ada, by address juga kadang tidak permanen".
Menurut Sri Mulyani, e-KTP dengan single identity sebenarnya bisa menjadi solusi saat ini. Jika Indonesia memilik sistem ini, menurutnya, akan jauh lebih mudah bagi pemerintah untuk mendesain bantuan ke masyarakat.
Demikian juga dengan data bansos produktif, berupa bantuan kredit modal kerja kepada usaha mikro, kecil, dan menengah sebesar Rp2,4 juta. Sri Mulyani mengatakan data yang paling jelas sebenarnya ada di perbankan.
Oleh karenanya, pemerintah akan menggunakan data yang ada, yaitu data dari program ultra mikro yang tercatat ada sebanyak 2,1 juta pengusaha ultra mikro, data program PNM Mekar 6 juta pelaku usaha, Pegadaian 4 juta, dan data melalui koperasi yang hingga saat ini ada sebanyak 1,5 juta orang.
Di samping itu, pemerintah juga akan menggunakan data perbankan, yaitu melalui rekening bank yang jumlah dananya kurang dari Rp2 juta. Misalnya di BRI terdapat sebanyak 9 juta rekening.
"Persoalannya tidak hanya menyebar duit, tapi kami harus accountable, kami akan terus lakukan secepat mungkin tapi setepat mungkin dalam kendala yang ada saat ini," katanya.
