Pandemi virus corona (Covid-19) memberikan banyak pelajaran bagi semua pihak. Kita harus berbenah diri sejak sekarang. Kita harus bisa memenuhi semua kebutuhan dalam negeri atau setidaknya mengurangi ketergantungan terhadap impor, terutama pangan. Swasembada dan kemandirian pangan bagi suatu negara menjadi krusial untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya.
Jepang misalnya, negara yang secara geografis rawan bencana seperti banjir, gempa bumi, hingga taifun sangat melindungi petaninya agar sejahtera. Produksi pertanian di Negeri Sakura itu untuk mencukupi kebutuhan domestik dan sisanya diekspor.
Contoh lain adalah negara padang pasir Uni Emirat Arab (UEA) yang menjaga food security melalui investasi dalam skala besar di berbagai belahan dunia. Negeri dengan total penduduk sekitar 9 juta jiwa dan 25%-nya penduduk lokal ini berinvestasi di sektor agrikultur seperti beras basmati, gandum, tebu, gula, daging sapi, kambing, buah-buahan, dan lainnya.
UEA pun kini sudah bisa memanen beras. Bahkan, tidak lama lagi akan mengembangkan tanaman kopi dan gandum, sedangkan buah-buahan seperti blueberries, stroberi, dan buah lainnya sudah diproduksi dan bisa diperoleh di sejumlah pasar eceran.
Tentu dengan penduduknya yang relatif kecil, pasokan berbagai keperluan pangan ke negara itu tidak terlalu besar. Oleh karena itu, sebagian besar produk pangan dari hasil investasi mereka di negara lain diperdagangkan di pasar dunia.
Namun, dengan adanya pandemi Covid-19 yang diikuti berbagai hambatan dalam angkutan logistik, UEA berusaha mengubah padang pasir menjadi lahan pertanian. Dari fakta ini, betapa suatu negara harus mencari berbagai cara agar bisa memenuhi kebutuhan rakyatnya, khususnya bahan pangan.
Sementara itu, pembangunan sektor pertanian Indonesia belum banyak kemajuan. Kita sering dihadapkan dengan fakta kelangkaan beberapa jenis komoditas di pasar. Sebagai catatan, total impor Indonesia pada 2018 untuk empat komoditas, yaitu beras, kacang kedelai, gula dan bawang putih mencapai sekitar US$4,4 milliar. Bukan jumlah yang kecil.
Dari catatan di atas, banyak pihak sepakat bahwa pertanian kita masih jauh dari yang diharapkan, yaitu swasembada. Oleh karena itu, perlu adanya Indonesia incorporated untuk membangun sektor pertanian agar kembali berjaya. Namun, insyaallah dalam waktu sekitar 3 tahun ke depan, kita bisa lepas dari impor dan swasembada.
Syaratnya, pemerintah melalui Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Kementerian Pertanian, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, dan Kementerian Keuangan duduk bersama untuk membuat target Indonesia bebas impor komoditas pertanian sebelum akhir 2023.
Jika semua pihak berkomitmen mencapai target itu, insyaallah dan saya yakin bisa swasembada dan terlepas dari jeratan impor pangan. Untuk negara sebesar Indonesia, mutlak perlu mengundang investor, baik dari dalam negeri maupun asing. Di sisi lain, banyak investor UEA tertarik dengan Indonesia di sektor energi, pertanian, dan jasa.
Kami sedang diskusi dan bertemu sejumlah investor sektor pertanian dari Abu Dhabi. Kami menawarkan kepada mereka untuk mengembangkan komoditas yang selama ini Indonesia sangat tergantung impor, seperti beras, kacang kedelai, bawang putih, dan gula.
Kami juga sedang menjajaki kerja sama dengan investor UEA untuk pengembangan komoditas pertanian yang memiliki nilai jual tinggi dan mengajak para petani di sekitarnya untuk terlibat.
Adapun bibit, pupuk, kompetensi (know how) termasuk penjualan dengan harga yang wajar adalah tanggung jawab investor. Pola ini sedang kita kembangkan di Lembang (Jawa Barat) dan akan kita kembangkan di berbagai daerah. Kata kucinya adalah komoditas tersebut bisa dijual dengan harga wajar dan mudah serta ada kepastian pasar.
Investor UEA juga sedang mencari lahan sekitar 70.000 hektare untuk perkebunan tebu sekaligus pabrik gula modern terintegrasi dengan memanfaatkan ampas tebu sebagai pembangkit listrik dan etanol. Namun, sampai saat ini belum ada kejelasan lahan yang clean and clear. Padahal, lahan menganggur di Tanah Air masih cukup banyak.
Skema corporate farming di Sukamandi, Subang, Jawa Barat seluas 1.000 hektare tanaman padi melalui sinergi BUMN sebenarnya menarik, karena satu diantara investor dari Abu Dhabi sedang bernegosiasi dengan BUMN, yaitu PT RNI (Persero) dan PT SHS (Persero). Insyaallah akan segera mencapai kesepakatan dan tentu akan melibatkan juga petani di sekitarnya.
Untuk itu salah satu usulan solusi dan strateginya adalah dengan memberikan lahan menganggur yang bisa dibudidayakan untuk tanaman pangan di seluruh Indonesia kepada BUMN. Hal ini telah berlaku sejak zaman Belanda hingga hari ini terhadap lahan pertanian di Pulau Jawa dan Sumatra yang saat ini dikelola BUMN. Tanpa bekerja sama dengan BUMN, nampaknya tidak banyak pihak swasta besar yang bersedia untuk mengelola pertanian di Indonesia.
Alhasil, jika data dan informasi valid tersedia, data pendukung dengan satelit atau gambar 3D tentang lahan pertanian dari Sabang—Merauke dan kepastian kerja sama dengan siapa maka akan mudah menarik investor. Bukan saja dari Abu Dhabi tetapi juga dari negara lain.
Selain itu kedekatan Presiden Jokowi dan Putra Mahkota Abu Dhabi, peluang untuk menggandeng investor dari UAE tidaklah sulit. Terlebih lagi kekayan UEA sangat besar. Investor UAE dalam 3-4 tahun terakhir melihat Indonesia sangat positif dan menjanjikan.
Mereka memahami bahwa produk domestik bruto Indonesia sudah di atas US$1 triliun, menjadi anggota G20, memiliki pasar domestik yang besar, negara muslim terbesar di dunia, ekonomi dan politik stabil, dan relatif kondusif.
Dengan populasi sekitar 270 juta jiwa dan konsumsi utama adalah beras, penguatan pertanian pangan menjadi sebuah keniscayaan. Kita harus kembali ke habitat sebagai negara agraris dengan hamparan pulau dan lautan membentang dari Sabang sampai Merauke.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
