Bisnis.com, JAKARTA - Persoalan birokrasi yang terlalu berbelit dan keakurasian data dianggap menghambat program percepatan pemulihan ekonomi nasional atau PEN.
Sekretaris Eksekutif 1 Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Raden Pardede menyadari begitu banyak kelemahan-kelemahan baik dari aspek birokrasi maupun akurasi data.
Dia mencontohkan di dalam memberikan bantuan sosial kepada yang paling membutuhkan, data-datanya menurutnya masih sangat tidak lengkap.
"Ini biasanya yang paling menjadi sumber kecurigaan kecurigaan," kata Raden, Senin (3/8/2020).
Raden menyebut ada beberapa alternatif untuk mempercepat penyerapan bantuan kepada masyarakat. Salah satunya data perpajakan. Dari sisi akurasi, data perpajakan sangat presisi dibandingkan data-data lainnya.
Hanya saja, persoalan utamanya saat ini terkait dengan tingkat kepatuhan masyarakat di bidang perpajakan sangat rendah. Dengan demikian, data perpajakan juga tak bisa menjangkau masyarakat yang benar-benar terdampak pandemi.
Baca Juga
"Kalau dia tidak bayar pajak terus alamatnya tidak jelas rekeningnya tidak ada ada itu begitu banyak sekali dan padahal merekalah yang paling perlu dibantu nah ini yang menjadi dilema," ujarnya.
Dalam catatan Bisnis, pemerintah telah mengalokasikan dana penanganan Covid-19 sebesar 4,2 persen dari produk domestik bruto (PDB). Salah satu fokus kebijakan ini adalah pemulihan ekonomi nasional.
Namun setelah berjalan, program ini belum juga efektif dan penyerapannya rendah. Insentif usanya masih terelisasi 13,34 persen, UMKM 25,3 persen dan pembiayaan korporasi 0 persen
