Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Instrumen Pengendalian Impor Lemah, Pendalaman Struktur Industri Terganjal

Sejumlah instrumen pengendalian impor memang sudah diterbitkan dalam jangka pendek dan menengah, seperti lartars, shipment inspection dan lainnya.
Andi M. Arief
Andi M. Arief - Bisnis.com 28 Juli 2020  |  14:56 WIB
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita. Istimewa - Kemenperin
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita. Istimewa - Kemenperin

Bisnis.com, JAKARTA - Penguatan instrumen pengendalian impor akan meningkatkan daya saing industri dan penguatan kinerja manufaktur nasional.

Sejumlah instrumen pengendalian impor memang sudah diterbitkan dalam jangka pendek dan menengah, seperti lartars, shipment inspection dan lainnya.

Hanya saja, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengusulkan adanya pengaturan entry point pelabuhan untuk komoditas tertentu.

"Ini untuk mempersulit barang-barang impor yang sedang membanjiri pasar Indonesia. Kita atur entry point-nya di wilayah Kawasan Timur Indonesia," katanya saat menjadi pembicara dalam Mid-Year Economic Outlook 2020, Selasa (28/7/2020).

Selain itu, Agus juga menyoroti soal lembaga sertifikasi produk impor. Jika dibandingkan dengan negara lain seperti India dan Jepang, mereka hanya memiliki satu lembaga sertifikasi produk, sementara di Indonesia ada sekitar 69 LSPro.

Menurutnya, dengan banyaknya LSPro, Indoensia seakan mengobral sertifikasi. "Ini juga untuk mempersulit produk luar masuk ke Indoensia, dan kami akan mengusulkan dari postborder sampai ke border dan menaikkan most favoured nation untuk komoditas tertentu.

"Kami mengusulkan peningkatan implementasi trade remedise. Misalnya safeguard di China ada 1.020, di Thailand ada 266, sementara di Indonesia ada 102, jadi terlalu mudah untuk barang luar masuk," tegasnya.

Tidak hanya itu, Agus mengungkapkan kebijakan BMAD di Indonesia hanya 48 produk, jaduh dengan China sebanyak 260 produk. Terkait SNI wajib, pihaknya juga mengusulkan memperbanyak produk yang akan mendapatkan label tersebut.

"Di Eropa ada 404 produk, sementara Indonesia hanya 172 produk," tambahnya.

Pihaknya membutuhkan banyak dukungan banyak kementerian dan lembaga untuk meningkatkan kinerja manufaktur. Selain itu, Agus mengajak semua pihak untuk menegakan P3DN yang tegas dan konsisten guna mendorong subtitusi impor.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

manufaktur kemenperin
Editor : David Eka Issetiabudi
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.
0 Komentar

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top