Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Investor Angkat Kaki, Denyut Nadi Sektor Migas Melemah?

Secara historis, dalam lima tahun kebelekangan investasi hulu migas di dalam negeri cenderung stagnan dari titik tertingginya pada 2015 yakni senilai US$15,3 miliar.
Platform migas lepas pantai. Istimewa/SKK Migas
Platform migas lepas pantai. Istimewa/SKK Migas

Bisnis.com, JAKARTA - Masa depan industri hulu minyak dan gas bumi (migas) dalam negeri masih harus melalui alur yang berliku karena kondisi yang masih belum menguntungkan di industri ini.

Menurunnya permintaan komoditas migas, penurunan harga jual, hingga kondisi kelebihan pasokan atau oversupply migas di dunia menekan sejumlah pelaku hulu migas global.

Hal itu turut berdampak kepada nasib-nasib proyek strategis nasional yang dikelola oleh sejumlah pemain raksasa dunia di hulu migas. Sebut saja seperti Shell dan juga Chevron.

Kedua perusahaan migas kelas dunia itu menyatakan untuk merubahan portofolio investasinya di sektor hulu migas di dunia, termasuk proyek-proyeknya yang ada di Indonesia.

Baru-baru ini Shell memberikan sinyalnya untuk melepas keterlibatannya dalam proyek strategis nasional yakni Lapangan Abadi di Blok Masela.

Setali tiga uang dengan Blok Masela yang dikelola Inpex dan Shell, proyek strategis nasional Indonesia Deepwater Development (IDD) juga masih terkatung-katung. Chevron selaku operator dalam proyek tersebut seakan satu kaki melangkah meninggalkan keikutsertaannya di proyek laut dalam tersebut.

Kepada Bisnis, Cameron Van Ast, External Affairs Advisor, Chevron Asia Pacific mengatakan pihaknya memberikan sinyal untuk melepas keikutsertaannya pada proyek IDD.

Dia mengungkapkan, rencana itu telah dikaji sejak awal tahun ini. Pihaknya menampik keputusan itu berkaitan dengan akuisisi Chevron pada saham Noble Energy.

Sebelumnya, pada 20 Juli 2020, Chevron Corporation mengakuisisi seluruh saham Noble Energy dengan nilai akuisisi senilai US$5 miliar atau US$10,38 per saham.

"Potensi penjualan minat kami pada IDD tidak berhubungan dengan keputusan kami pada pekan lalu terkait dengan perjanjian akuisisi Noble Energy. Kami mengumumkan niat kami untuk menemukan operator baru untuk IDD pada Januari tahun ini," katanya kepada Bisnis, Jumat (24/7/2020).

Sebelumnya, Manager Corporate Communication Chevron Pacific Indonesia Sonitha Poernomo mengatakan pada proyek IDD tahap 2 tidak dapat bersaing untuk mendapatkan modal dalam portofolio global Chevron.

Menurutnya, proyek tersebut akan memiliki nilai untuk operator lain dan proyek Kutei Basin dapat terus dikembangkan dengan selamat dan bertanggung jawab.

"Kami masih terus berkoordinasi dengan pemerintah dan mitra potensial dalam membangun solusi untuk pengembangan IDD," katanya.

Di sisi lain, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mendesak PT Chevron Pasific Indonesia untuk memberikan penjelasan terkait dengan proyek IDD.

Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto mengatakan belum menerima informasi resmi dari Chevron terkait pilihannya tidak ikut serta dalam Proyek IDD Tahap 2.

Dia mengungkapkan pihakya telah beberapa kali mendesak pihak CPI untuk meminta perkembangan dari proyek IDD.

“Belum menerima informasi itu,” tuturnya saat dihubungi Bisnis, akhir pekan lalu.

Dwi mengungkapkan bahwa, penjelasan dari pihak CPI sangat diperlukan untuk kemajuan perkembangan proyek tersebut. Pasalnya, dia mengungkapkan bahwa terdapat sejumlah pihak yang menyatakan minatnya pada proyek tersebut.

Namun, karena adanya pandemi Covid-19 menghambat proses review dan kegiatan-kegiatan yang berurusan dengan tindaklanjut kegiatan proyek IDD.

“Saya sampaikan belum bisa meng-update, tapi sesegera mungkin kami akan sampaikan informasinya. Kami terus mendesak Chevron untuk segera melaporkan status proyek ini,” tegasnya.

Melihat terombang ambingnya proyek strategis nasional, Praktisi hulu migas, Tumbur Parlindungan menilai, kondisi hulu migas yang masih dibayangi kondisi over supply juga memengaruhi keberlangsungan proyek-proyek yang ada.

Pasalnya, hal itu membuat para investor menahan lajunya untuk melanjutkan proyek karena harus menghitung ulang tingkat keekonomiannya.

"Kondisinya begitu mereka tidak mungkin FID kalau rugi. Kalau sekarang kan pasokannya banyak. Muara Bakau Saja kurangi produksi. Ini masih over supply terus sampai 2027," jelasnya.

Menurut dia, apa yang terjadi pada proyek IDD dan Masela merupakan salah satu strategi dari Chevron dan juga Shell untuk melihat respon pasar yang tertarik pada proyek tersebut.

"Jika Shell dan Chevron mau mundur ini merupakan hal yang normal-normal saja. Shell akan buka data room liat value dan offer ke orang yang kira-kira mampu punya US$20 miliar untuk kembangkan dan bayar ke dia," jelasnya.

Namun, jika Shell tetap bertahan pada proyek tersebut, diproyeksikan bahwa Proyek Abadi Masela baru akan onstream pada 2030.

Pasalnya, kondisi over supply gas masih akan berlangsung hingga 2027 yang menandakan harga gas dunia masih akan terus rendah hingga kondisi itu berakhir.

Dengan demikian, proses pencarian komitmen penjualan gas dari Lapangan Abadi akan terhambat dan berdampak ke proses final investment decision (FID).

"Menurut saya itu paling cepat, karena gasnya masih over supply sampai 2026. Kalau FID 2027 operasinya 2030," tuturnya.

INVESTASI

Di lain pihak, terkait investasi, Direktur Utama Medco Energi Hilmi Panigoro mengungkapkan sejumlah tantangan terbesar Indonesia untuk mendatangkan investasi di sektor hulu migas adalah kepastian hukum yang lebih menarik bagi investor.

Menurut dia, banyak investor yang lebih melirik negara lain dibandingkan dengan Indonesia meskipun kondisi ketentuan pajak dan keadaan politiknya tidak lebih baik. Investor melihat adanya potensi cadangan migas yang besar sehingga dapat memberikan keuntungan.

"Misal sekarang ini pemerintah mengubah paradigma, energi bukan sumber pendapatan, lalu harga gas diturunkan. Tapi hak kontraktor harus dipertahankan, sehingga investor percaya, seandainya ada perubahan pun kepentingan investor jadi apapun bentuk rezimnya,” katanya.

Dengan adanya proses revisi Undang Undang No.2/2001 tentang Minyak dan Gas, Hilmi menekankan perlu adanya jamainan bagi investor untuk mendapatkan kepastian atas perjanjian yang sudah disepakati.

Pasalnya hal inilah yang menjadi kekhawatiran utama para investor saat ini. Dari sisi kebijakan fiskal, lanjutnya, investor hanya menginginkan adanya fleksibilitas. Akan tetapi, untuk kepastian hukum, akan menjadi pertimbangan utama mereka berinvestasi ataupun tidak.

“Sekarang tantangannya, investor menanti konsistensi pemerintah,” tambahnya.

Di sisi lain, Dewan Energi Nasional menilai hulu migas Indonesia masih memiliki masa depan yang baik dan menarik untuk para investor.

Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional Djoko Siswanto optimistis sektor hulu migas Indonesia masih dalam kondisi yang baik.

"Masa depan [hulu migas] oke punya," katanya kepada Bisnis, Jumat (24/7/2020).


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper