Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendukung Provinsi Jawa Barat untuk terus menjadi salah satu lumbung pangan nasional.
Untuk meningkatkan produktivitas petani, Kementerian PUPR membangun bendungan untuk menjamin suplai air irigasi yang sebelumnya mengandalkan tadah hujan.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, salah satu bendungan yang tengah dibangun Kementerian PUPR melalui Balai Besar Wilayah Sungai Citanduy, Ditjen Sumber Daya Air adalah Bendungan Leuwikeris yang terletak di dua kabupaten yakni Ciamis dan Tasikmalaya.
Bendungan ini merupakan salah satu dari 61 bendungan lanjutan yang terus dikerjakan pasca periode 2015-2019, dimana 15 diantaranya sudah selesai dan terisi air.
“Sungai Citanduy belum memiliki bendungan. Apabila bendungannya sudah rampung, maka kontinuitas suplai air ke sawah terjaga. Selama ini lahan pertanian kerap mengalami banjir saat musim hujan dan kekurangan air pada musim kemarau," kata Menteri Basuki dalam keterangan resmi, Senin (20/7/2020).
Bendungan Leuwikeris akan mengairi jaringan irigasi seluas 11.216 hektar DI Lakbok Utara dan DI Lakbok Selatan. Manfaat lainnya adalah mensuplai air baku sebesar 850 m3/detik, untuk mereduksi banjir sebesar 11,7 persen dari 509,7 m3/detik menjadi 450,02 m3/detik, dan potensi listrik sebesar 20 MW.
Menteri Basuki menyatakan kapasitas tampung Bendungan Leuwikeris cukup besar yakni 81,44 juta m3, atau enam kali lebih besar dari Bendungan Raknamo di Provinsi NTT sebesar 14 juta m3.
Progres fisik Bendungan Leuwikeris yang telah dimulai tahun 2016 dan ditargetkan selesai tahun 2021 saat ini sudah mencapai 59,52 persen. Kontrak kerja pembangunannya terbagi menjadi empat paket dengan nilai total Rp 2,6 triliun.
Paket pertama dikerjakan oleh PT. Pembangunan Perumahan-PT. Bahagia Bangun Nusa KSO untuk konstruksi tubuh bendungan (main dam) dan fasilitas umum senilai Rp 867 miliar, Paket kedua oleh PT. Waskita Karya – PT. Adhi Karya KSO untuk pembangunan pelimpah (spillway) senilai Rp 642,33 miliar.
Paket ketiga dikerjakan oleh PT. Hutama Karya untuk pekerjaan terowongan pengelak (tunnel divertion) dan pembangunan jalan akses senilai Rp 385,46 miliar.
Paket selanjutnya yakni pekerjaan plugging terowongan pengelak, pembetonan spillway, dan pekerjaaan electrical serta hydromechanical senilai Rp 768,88 miliar oleh PT. Waskita Karya - PT. Hutama Karya- PT. Basuki Rahmanta Putra KSO. Sedangkan konsultan pengawasan oleh PT. Virama Karya dan PT. Catur Bina Guna Persada KSO sebesar Rp 49,12 miliar.
Kemen PUPR menilai pembangunan bendungan akan meningkatkan kapasitas tampungan air sehingga membantu kontinuitas suplai air irigasi ke sawah terjaga.
Pekerjaan pembangunan bendungan tidak dihentikan selama Pandemi COVID-19 untuk menjaga kesinambungan roda perekonomian, terutama penyediaan lapangan kerja bagi kontraktor, konsultan dan tenaga kerja konstruksi beserta kegiatan yang mengikutinya.
Kegiatan pembangunan yang berlanjut pun diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pemulihan ekonomi nasional dalam tatanan baru (New Normal), mengingat industri konstruksi saat ini menyumbang tidak kurang dari 10 hingga 11persen pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional.
