Bisnis.com, JAKARTA – Rendahnya serapan anggaran di Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dinilai dapat memperlambat proses pemulihan ekonomi nasional di tengah pandemi virus corona (Covid-19).
Ekonom Indef Bhima Yudhistira mengatakan, seperti halnya efek domino, hal tersebut merembet dari lambatnya penanganan Covid-19, terbatasnya aktivitas masyarakat, hingga berdampak kepada sektor industri.
Ekonom Indef Bhima Yudhistira mengatakan pergerakan masyarakat ke pusat perbelanjaan dan rekreasi terkoreksi 20 persen secara nasional selama pandemi Covid-19. Hal itu diperolehnya dari laporan Data Google Mobility per 12 Juli 2020.
"Masyarakat masih khawatir. Meskipun ada adaptasi kebiasaan baru, tapi penyebaran virus masih bahaya bagi keselamatan. Akibatnya produksi manufaktur juga menunggu permintaan pulih. Pemulihan ekonomi butuh waktu yang lebih lama. Resesi di semester II/2020 bisa berlanjut," ujar Bhima kepada Bisnis, Jumat (17/7/2020).
Menurutnya, situasi tersebut memaksa pelaku industri untuk melakukan efisiensi di segala lini produksi untuk menekan beban operasional. Selain itu, pelaku industri dinilai mesti berinovasi dalam membaca perilaku konsumen yang saat ini banyak menghabiskan waktu di rumah sehingga teknologi daring bisa menjadi cara pemasaran yang lebih efektif.
Selanjutnya, pelaku industri pun juga bisa menurunkan kuantitas dan kualitas produk untuk menyesuaikan daya beli masyarakat.
Baca Juga
Dia menilai, rendahnya penyerapan anggaran terjadi karena adanya kelemahan dalam pendataan kebutuhan riil jumlah tenaga kesehatan (nakes) di tiap rumah sakit.
"Misalnya, terkait insentif tenaga kesehatan, kemudian ada ego sektoral antarlembaga, plus lambatnya proses administrasi," tambahnya.
Dia menilai, serapan anggaran yang rendah dinilai berimplikasi kepada kenaikan beban biaya kesehatan yang terjadi jika penanganan pandemi Covid-19 berjalan lambat. Selain itu, hal ini dikatakan dapat memengaruhi moral tenaga kesehatan yang bertugas.
Seperti diketahui, serapan anggaran kesehatan Covid-19 baru mencapai 5,12 persen dari total alokasi Rp87,55 triliun. Menteri Kesahatan Terawan Agus Putranto berdalih penyerapan anggaran yang rendah itu disebabkan jumlah pasien Covid-19 yang masih sedikit.
Faktanya, Indonesia adalah negara dengan kasus positif tertinggi di Asia Tenggara. Sebanyak 37.450 orang atau 45,86 persen dari seluruh kasus Covid-19 di Indonesia saat ini pun berstatus tengah mendapatkan perawatan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
