Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Banggar Minta Pemerintah Tinjau Kembali Rencana Kenaikan Cukai Rokok

DPR menilai kenaikan tarif CHT akan mempengaruhi industri maupun petani yang saat ini terdampak pandemi Covid-19.
Edi Suwiknyo
Edi Suwiknyo - Bisnis.com 09 Juli 2020  |  13:21 WIB
Pekerja melinting rokok sigaret kretek di salah satu industri rokok di Tulungagung, Jawa Timur, Rabu (31/5). - Antara/Destyan Sujarwoko
Pekerja melinting rokok sigaret kretek di salah satu industri rokok di Tulungagung, Jawa Timur, Rabu (31/5). - Antara/Destyan Sujarwoko

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah diminta mempertimbangkan kembali rencana penaikan tarif cukai hasil tembakau (CHT) pada tahun depan.

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR M. Nasir Djamil saat memaparkan hasil rapat panitia kerja (panja) soal pendapatan negara mengungkapkan bahwa kenaikan tarif CHT akan mempengaruhi industri maupun petani yang saat ini terdampak pandemi Covid-19.

"Kami menyampaikan agar pemerintah mempertimbangkan kembali mengingat keadaan sedang pandemi Covid-19 yang tentu berpengaruh terhadap kehidupan petani tembakau," kata Nasir di DPR, Kamis (9/7/2020).

Kendati demikian, pemerintah harus meningkatkan penerimaan Cukai dari intensifikasi dan pemberatasan peredaran rokok ilegal.

Seperti diketahui, dalam rencana strategis Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tahun 2020 - 2024 menunjukkan bahwa pemerintah akan menaikkan tarif cukai hasil tembakau dan kembali menghidupkan rencana simplifikasi cukai.

Dalam catatan Bisnis, tahun ini kenaikan tarif cukai rokok rata-rata tertimbang di angka 23 persen dan HJE di angka 35 persen. Kenaikan tarif tersebut banyak diprotes pelaku industri maupun petani tembakau karena dianggap terlalu memberatkan.

Adapun soal simplifikasi CHT, pemerintah resmi menghapus roadmap simplifikasi tarif cukai hasil tembakau (CHT) melalui implementasi PMK No.156/PMK.010/2018 tentang Tarif Cukai Tembakau (CHT).

Penegasan mengenai penghapusan roadmap tarif CHT ditandai dengan keputusan pemerintah untuk menghapus BAB IV beleid dalam ketentuan yang baru. Padahal, dalam ketentuan sebelumnya yakni PMK 146/PMK.010/2017, BAB IV menjelaskan mengenai strategi pemerintah untuk mengendalikan konsumsi rokok, salah satunya dengan menyederhanakan tarif CHT.

Tarif CHT, sesuai ketentuan sebelumnya, setiap tahun akan disederhanakan. Jika saat ini terdapat 10 strata tarif CHT rencananya sampai dengan tahun 2021 tarif CHT akan dipangkas menjadi lima strata tarif CHT.

Namun demikian, dengan keberadaan renstra tersebut, pemerintah kembali menegaskan bahwa layer cukai harus dipangkas

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Cukai Rokok cukai hasil tembakau
Editor : Hadijah Alaydrus
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top