Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

DPR akan Kaji Prioritas Kemenperin Terkait Pembahasan SNI HTP

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia akan menguji keputusan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terkait prioritisasi pembahasan Standar Nasional Indonesia (SNI) produk tembakau yang dipanaskan (HTP).
Ilman A. Sudarwan
Ilman A. Sudarwan - Bisnis.com 08 Juli 2020  |  00:23 WIB
Ilustrasi - REUTERS
Ilustrasi - REUTERS

Bisnis.com, JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia akan menguji keputusan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terkait prioritisasi pembahasan Standar Nasional Indonesia (SNI) produk tembakau yang dipanaskan (HTP).

Anggota Komisi VI DPR RI dari Partai Demokrat Herman Khaeron mengatakan pemerintah perlu memiliki pertimbangan matang dalam menentukan prioritas pembahasan SNI.

“Memang terkait SNI harus melalui pertimbangan yang memadai. Mana yang lebih penting, pemerintah harus menetapkannya secara terukur,” ujar Herman melalui keterangan tertulis, Selasa (7/7/2020).

Selain itu, dia menyatakan pembahasan SNI merupakan persoalan yang menyangkut hajat hidup masyarakat. Oleh karena itu, menurutnya seharusnya pembahan SNI dibahas dan diputuskan bersama DPR.

Namun, dia menyatakan bahwa hingga saat ini DPR belum dilibatkan dalam pembahasan SNI produk HTP tersebut. Menurutnya, DPR baru akan dilibatkan melalui Rapat Kerja dengan Kemenperin.

“Kami juga akan menguji pemerintah, mana yang akan menjadi prioritas SNI dan menguntungkan bagi negara. Kami akan tanyakan hal itu pada saat raker,” katanya.

Komisi VI, lanjutnya, juga telah meminta laporan atas penyusunan standarisasi dari Kemenperin maupun Badan Standarisasi Nasional (BSN). Namun, hingga saat ini pihaknya belum menerima laporan itu.

“Nanti pasti dilaporkan kalau sudah matang [pembahasan standarisasi], mungkin belum matang di pemerintah,” tandas Herman.

Sebelumnya, Kemenperin telah menetakan HTP sebagai salah satu pembahasan SNI prioritas. Padahal produk itu masih terbilang baru dan belum digunakan secara luas seperti vape.

Kemenperin menyatakan pembahasan SNI untuk HTP dinilai lebih mudah dibandingkan vape. Pembahasan itu ditargetkan rampung pada tahun ini, sementara pembahasan untuk vape baru akan dibahas pada 2021.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

tembakau
Editor : Andhika Anggoro Wening
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top