Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto melantik 28 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
Pelantikan kali ini pun dilaksanakan dengan tatanan baru “new normal” seperti halnya pelantikan 13 Pejabat Pimpinan Tinggi Madya (Eselon I) pada 15 Mei lalu.
Menko Airlangga menjelaskan, latar belakang dari Pelantikan Eselon I dan II tersebut adalah karena ada perubahan organisasi dan nomenklatur berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 37 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
Ditambah dengan dikeluarkannya Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang baru, yaitu Peraturan Menteri Koordinator (Permenko) Nomor 9 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
Hal itu akan berdampak pada lingkup kerja koordinasi dengan K/L terkait dan penyesuaian anggaran. Jadi, para Pejabat Eselon II yang melaksanakan penugasan baru harus cepat beradaptasi, dan mereka yang tetap pada posisinya ataupun berubah nomenklatur agar meningkatkan kinerjanya.
“Kami meminta para Pejabat Eselon I dan II Kemenko Perekonomian tak hanya melakukan tugas rutin, tapi [dikarenakan] Presiden meminta hal yang extraordinary, karena situasi ini membutuhkan langkah-langkah yang tidak normal dan perlu me-reset kembali organisasi," ujar Airlangga dalam acara pelantikan di Gedung Ali Wardhana Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (2/7).
Baca Juga
Dia meminta para pejabat di lingkungannya harus menjaga amanah dari 267 juta penduduk Indonesia, sehingga Kemenko Perekonomian dapat melakukan cara berbeda.
Menko Perekonomian juga berharap supaya semua Pejabat Kemenko Perekonomian dapat mempunyai sense of crisis atau kesadaran krisis yang sama sehingga dapat saling mendukung dan mengisi antar sektor. “Hal ini akan menciptakan kerja sama yang solid untuk bersama-sama menjaga perekonomian nasional, tanpa meninggalkan sektor-sektor tertentu,” ujarnya.
Pejabat Kemenko Perekonomian diharapkan juga mampu harus problem solver dan innovator yang bisa bekerja mandiri maupun di dalam tim untuk menciptakan terobosan kebijakan yang dibutuhkan untuk menaikkan pertumbuhan ekonomi.
Kemudian, Menko Airlangga mengungkapkan 6 (enam) program strategis yang harus diemban Kemenko Perekonomian, yaitu pemulihan ekonomi nasional, menjaga ketersediaan dan keterjangkauan harga bahan pangan (termasuk untuk ketersediaan lahan/food estate), menjaga dan meningkatkan kinerja industri dan perdagangan (salah satunya mengurangi hambatan perdagangan bilateral), meningkatkan efisiensi dan kinerja BUMN, memperkuat ekonomi bagi UMKM (antara lain dengan subsidi bunga KUR), dan mengawal pembahasan RUU Cipta Kerja.
Supaya program-program strategis itu dapat diimplementasikan dengan baik, maka jajaran Kemenko Perekonomian harus menerapkan kebijakan dan program secara cepat dan tepat sehingga pertumbuhan ekonomi bisa rebound, kemudian peningkatan pengangguran dan kemiskinan bisa ditahan.
“Selamat bertugas dan bekerja bagi pejabat yang baru dilantik. Perekonomian Indonesia diharapkan bisa segera di-reboot/restart. Tentu semangatnya sama, untuk memulai dari minus menjadi nol itu harus dilakukan reboot/restart. Sampai akhir tahun ini, kita harus menjaga pertumbuhan ekonomi di kisaran 0,5 persen-2 persen. Kuncinya ada di koordinasi, sinkronisasi dan bottlenecking dari semua regulasi yang ada,” tutup Menko Airlangga.
Maka, berdasarkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Kepmenko) Nomor 240 Tahun 2020, tanggal 1 Juli 2020, tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, ke-28 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) yang baru dilantik adalah sebagai berikut:
1. Kepala Biro Perencanaan, Andie Megantara
2. Kepala Biro Hukum dan Organisasi, I Ktut Hadi Priatna
3. Kepala Biro Umum, Hari Kristijo
4. Inspektur, Mirza Sofjanhadi Mashudi
5. Asisten Deputi Fiskal, Gunawan Pribadi
6. Asisten Deputi Moneter dan Sektor Eksternal, Ferry Irawan
7. Asisten Deputi Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, Gede Edy Prasetya
8. Asisten Deputi Pengembangan Agribisnis Hortikultura, R.R. Yuli Sri Wilanti
9. Asisten Deputi Pengembangan Agribisnis Perkebunan, Moch. Edy Yusuf
10. Asisten Deputi Prasarana dan Sarana Pangan dan Agribisnis, Ignatia Maria Honggowati
11. Asisten Deputi Minyak dan Gas, Pertambangan, dan Petrokimia, Andi Novianto
12. Asisten Deputi Agro, Farmasi, dan Pariwisata, Dida Gardera
13. Asisten Deputi Utilitas dan Industri Manufaktur, Sunandar
14. Asisten Deputi Niaga dan Transportasi, A Bastian Halim
15. Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Digital, Rizal Edwin
16. Asisten Deputi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Kewirausahaan, Chairul Saleh
17. Asisten Deputi Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Iwan Faidi
18. Asisten Deputi Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja, Yulius
19. Asisten Deputi Peningkatan Daya Saing Ekonomi, Ichsan Zulkarnaen
20. Asisten Deputi Pengembangan Logistik Nasional, Erwin Raza
21. Asisten Deputi Pengembangan Industri, Atong Soekirman
22. Asisten Deputi Perencanaan Pengembangan Kawasan Strategis Ekonomi, Tulus Hutagalung
23. Asisten Deputi Penataan Ruang dan Pertanahan, Dodi Slamet Riyadi
24. Asisten Deputi Percepatan dan Pemanfaatan Pembangunan, Bastary Pandji Indra
25. Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Asia, Bobby Chriss Siagian
26. Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Eropa, Afrika dan Timur Tengah, Fajar Wirawan Harijo
27. Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Amerika dan Pasifik, Irwan Sinaga
28. Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Regional dan Sub Regional, Netty Muharni
