Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Pengamat: Omnibus Law harus Jadi Solusi UMKM untuk Naik Kelas

Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja atau Omnibus Law diharapkan bisa menjadi solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi oleh UMKM di Indonesia.
Sholahuddin Al Ayyubi
Sholahuddin Al Ayyubi - Bisnis.com 25 Juni 2020  |  05:15 WIB
Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Teten Masduki memberikan penjelasan kepada awak media sesuai ngobrol bareng bersama para pelaku koperasi dan UKM tentang Omnibus Law di Jakarta, Senin (9/3/2020). Bisnis - Dedi Gunawan
Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Teten Masduki memberikan penjelasan kepada awak media sesuai ngobrol bareng bersama para pelaku koperasi dan UKM tentang Omnibus Law di Jakarta, Senin (9/3/2020). Bisnis - Dedi Gunawan
Bisnis.com, JAKARTA - Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja atau Omnibus Law diharapkan bisa menjadi solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi oleh UMKM di Indonesia.
 
Pengamat Ekonomi dari Universitas Padjajaran, Ina Primiana berpandangan bahwa persoalan yang kini dihadapi oleh UMKM masih sama sejak 12 tahun lalu ketika Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM lahir. Salah satu persoalan yang kini harus dihadapi UMKM, menurut Ina tidak adanya kesempatan bagi UMKM untuk naik kelas maupun berkembang.
 
"UMKM ini harusnya diberi kesempatan saja agar dapat berkembang. Ambil contoh di perjanjian pengadaan barang pemerintah, e-catalog itu coba lihat isinya barang impor semua. Pemerintah harus mulai gunakan barang UMKM," tuturnya dalam keterangan resminya di Jakarta, Rabu (24/6/2020).
 
Ina mengungkapkan bahwa ada tren deglobalisasi yang kini melanda dunia. Dia mencatat, sejak tahun 2008-2018 perkembangan globalisasi stagnan di angka 55 persen-60 persen, karena negara di dunia mulai menggunakan bahan baku industri dari dalam negeri. 
 
Hal tersebut, kata Ina, bisa menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk mengurangi impor sekaligus mengarahkan agar UMKM menjadi pemasok bahan baku bagi industri yang lebih besar. 
 
Ina berharap RUUU Cipta Kerja tidak lagi mengatur hal normatif. Namun, mengatur hal konkret terkait rencana aksi pemerintah dalam memajukan sektor UMKM.
 
"Yang urgent bagaimana 90 persen dari sektor informal itu bisa tumbuh, berkembang dan naik kelas. Sudah banyak UU yang lalu terbukti tidak mampu selesaikan persoalan UMKM. Fokus RUU Cipta Kerja ke sana saja. Jadi tidak lagi mengatur hal normatif," katanya.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

umkm omnibus law
Editor : Sutarno
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top