Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

PUPR Hanya Memperoleh Pagu Indikatif Tahun Depan Rp115,58 Triliun

Usulan pagu indikatif lewat surat Menteri PUPR ke Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan pada 18 Maret 2020 adalah Rp140,33 triliun.
Agne Yasa
Agne Yasa - Bisnis.com 24 Juni 2020  |  14:44 WIB
Suasana di Bendungan Rajui, Aceh, Sabtu (22/2/2020). - Bisnis/Agne Yasa.
Suasana di Bendungan Rajui, Aceh, Sabtu (22/2/2020). - Bisnis/Agne Yasa.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengungkapkan bahwa pagu indikatif 2021 yang disetujui oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan adalah Rp115,58 triliun.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan pagu indikatif 2021 senilai Rp115,58 triliun berdasarkan surat edaran Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan pada 8 Mei 2020.

"Usulan pagu indikatif Rp140,33 triliun lewat surat Menteri PUPR ke Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan pada 18 Maret 2020. Pagu indikatif yang dialokasikan berdasarkan surat Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan tanggal 8 Mei ada Rp115,58 triliun," kata Basuki dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR, Rabu (24/6/2020).

Lebih lanjut, jelasnya, Kementerian PUPR juga melakukan redesain program dari 13 program pada tahun 2020 menjadi lima program pada 2021. "Ini disederhanakan, saya kira menjadi lebih fleksibel."

Basuki menjelaskan bahwa lima program tersebut terdiri dari dukungan manajemen, pendidikan dan pelatihan vokasi, infrastruktur konektikvitas, ketahanan sumber daya air, perumahan dan kawasan permukiman.

Dia menambahkan bahwa dasar redesain program adalah visi misi Presiden dan lima fokus prioritas pembangunan tahun 2020 hingga 2024. Kemudian tujuh agenda pembangunan dalam RPJMN 2020—2024. Selanjutnya tugas dan fungsi Kementerian PUPR berdasarkan Perpres No. 27/2020 dan Permen PUPR No. 13/2020.

"Dari Rp115,58 triliun tadi, kami coba untuk mengalokasikan sesuai dengan arahan yang diberikan di sidang-sidang kabinet oleh Menkeu dan Presiden dan tetap mempertahankan belanjang barang dan belanja operasional," tuturnya.

Adapun, perincian pagu indikatif Rp115,58 triliun tersebut terdiri atas Ditjen Sumber Daya Air Rp44,47 triliun; Ditjen Bina Marga Rp38,89 triliun; Ditjen Cipta Karya Rp22,33 triliun; Ditjen Perumahan Rp7,48 triliun; dan dukungan manajemen dengan total Rp2,41 triliun meliputi Ditjen Bina Konstruksi, Ditjen Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan, BPSDM, BPIW, setjen dan itjen.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

anggaran kementerian pagu indikatif
Editor : Zufrizal
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top