Bisnis.com, JAKARTA – Sektor hulu minyak dan gas bumi memerah. Target kinerja diproyeksi tidak satupun tercapai, termasuk soal penerimaan negara.
Dalam paparan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dalam Rapat Dengar Pendapatan dengan Komisi VII DPR RI, Kamis (18/6/2020), penerimaan negara diperkirakan hanya menyentuh US$5,86 miliar pada akhir 2020 atau hanya sekitar 40.5 persen dari target APBN sebesar US$14,46 miliar.
Adapun target APBN 2020 mengacu pada target lifting minyak sebesar 755.000 barrel oil per day (bph) dan 1.191 mboepd. Selain itu, asumsi harga minyak pada target APBN sebesar US$63 per barrel.
Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto mengatakan perkiraan penerimaan negara 2020 mengacu pada asumsi harga minyak sebesar US$38 per barrel dan sudah menyesuaikan implementasi Peraturan Menteri ESDM No. 8/2020 serta Kepmen ESDM No. 89/2020 untuk harga gas.
"Ini angka-angka yang bersifat sementara, kami minta dukungannya," tutur Dwi.
Jauhnya proyeksi penerimaan negara dari hulu migas disebabkan penurunan harga minyak hingga US$38 per barrel atau menggerus penerimaan negara sebesar US$4,95 miliar.
Hulu migas juga bukan kebal dari pandemi virus corona. Perkiraan penerimaan negara dari hulu migas tergerus hingga US$2,97 miliar karena Covid-19. Adapun penyesuaian harga gas, memengaruhi proyeksi penerimaan sebesar US$680 juta.
Adapun terkait distribusi penerimaan 2020, posisi Mei (ytd) pendapatan bagian pemerintah sebesar US$4,1 miliar, sementara Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) sebesar US$2,17 miliar. Di sisi lain, cost recovery tercatat US$3,53 miliar.
“Outlook 2020 kami masih menggunakan asumsi ICP di US$38 per barrel kemudian penerimaannya adalah US$17,86 miliar dimana pendapatan kontraktor US$3,98 miliar, negara US$5,86 miliar dan dan cost recovery sebesar US$8,12 miliar,” tambahnya.
