Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Mulai Masa Agustus, PKP Wajib Bukti Potong PPh Pasal 23 dan 26

Kewajiban membuat bukpot tersebut juga berlaku bagi pemotong yang tidak lagi berstatus sebagai PKP.
Edi Suwiknyo
Edi Suwiknyo - Bisnis.com 18 Juni 2020  |  09:25 WIB
Sejumlah wajib pajak melakukan pelaporan SPT Pajak Tahunan di Kantor KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru I, Jakarta Selatan, Senin (1/4/2019).ANTARA FOTO - Indrianto Eko Suwarso
Sejumlah wajib pajak melakukan pelaporan SPT Pajak Tahunan di Kantor KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru I, Jakarta Selatan, Senin (1/4/2019).ANTARA FOTO - Indrianto Eko Suwarso

Bisnis.com, JAKARTA - Wajib Pajak (WP) yang berstatus sebagai pengusaha kena pajak (PKP) dan terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) wajib membuat bukti pemotongan (bukpot) serta menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 23 dan Pasal 26.

Ketentuan ini tercantum dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak No.KEP - 269T/PJ/2020. Sesuai ketentuan dalam beleid ini, kewajiban tersebut mulai berlaku untuk masa pajak Agustus 2020.

Kewajiban membuat bukpot tersebut juga berlaku bagi pemotong yang tidak lagi berstatus sebagai PKP. "Dalam hal pemotong PPh pasal 23/ pasal 26 tidak lagi berstatus sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), ketentuan ini tetap berlaku," tulis beleid yang dikutip Bisnis, Kamis (18/6/2020).

Sementara itu, WP yang dikukuhkan sebagai PKP setelah penetapan kewajiban ini, keharusan membuat bukpot dan SPT PPh Pasal 23 dan 26 bakal diterapkan sejak Masa Pajak WP dikukuhkan sebagai PKP.

Adapun, ketentuan ini merujuk ke Peraturan Direktur Jenderal Pajak No.PER - 04/PJ/2017. Dalam peraturan tersebut, otoritas menegaskan soal kewajiban bagi pemotong pajak mengisi SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26.

Selain itu pemotong pajak juha harus membuat dan memberikan bukpot kepada penerima penghasilan yang dipotong pajak. Satu Bukpot hanya dapat digunakan untuk 1 Wajib Pajak; 1 kode objek pajak; 1 Masa Pajak.

SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 dan Bukti Pemotongan berbentuk formulir kertas (hard copy); atau dokumen elektronik.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Pajak pph
Editor : Hadijah Alaydrus
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.
0 Komentar

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top