Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

PUPR Akan Bangun Sistem Jaringan Prasarana di Jabodetabekpunjur

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan dengan format kelembagaan Penataan Ruang Jabodetabek-Punjur yang jelas maka implementasi rencana tata ruang dapat lebih termonitor.
Agne Yasa
Agne Yasa - Bisnis.com 14 Juni 2020  |  20:10 WIB
Kendaraan melintas di jalan tol Bogor, Ciawi, Sukabumi (Bocimi) seksi I yang telah beroperasi di Ciawi, Bogor, Jawa Barat, Kamis (3/1/2019). - ANTARA/Yulius Satria Wijaya
Kendaraan melintas di jalan tol Bogor, Ciawi, Sukabumi (Bocimi) seksi I yang telah beroperasi di Ciawi, Bogor, Jawa Barat, Kamis (3/1/2019). - ANTARA/Yulius Satria Wijaya

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan membangun sistem jaringan prasarana untuk mendukung implementasi rencana tata ruang kawasan perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur.

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo telah menetapkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 60 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur (Jabodetabekpunjur) pada 16 April 2020 dengan jangka waktu pelaksanaan 20 tahun dari 2020–2039.

Aturan tersebut merupakan revisi atas Perpres Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Jabodetabekpunjur.

Salah satu yang dibenahi dalam Perpres baru tersebut adalah format kelembagaan untuk koordinasi Kawasan Jabodetabekpunjur yaitu dalam upaya menyelesaikan berbagai isu strategis di kawasan tersebut, seperti banjir, air baku dan kemacetan.

Kelembagaan ini diketuai oleh Menteri ATR/Kepala BPN serta Gubernur Provinsi terkait sebagai Wakil Ketua, dan beranggotakan Menteri PUPR, Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Menteri Keuangan, dan Menteri Perhubungan.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan dengan format kelembagaan Penataan Ruang Jabodetabekpunjur yang jelas maka implementasi rencana tata ruang dapat lebih termonitor.

Selain itu, diharapkan tercipta sinergi yang lebih baik antara pemerintah pusat, provinsi dan pemerintah kabupaten atau kota yang berada di kawasan tersebut.

Basuki mengungkapkan secara struktur organisasi, pihaknya setuju dengan pembentukan Project Management Office (PMO) yang bertanggung jawab untuk memonitor implementesi program secara berkala dan melaporkannya dalam rapat koordinasi.

"Intinya pada pemantauan dan dorongan pelaksanaan program. Terlebih jika ada sinkronisasi dalam penganggaran program," kata Basuki, melalui siaran pers, Minggu (14/6/2020).

Adapun, di Kementerian PUPR pada tahun 2020 dilaksanakan 22 program dengan alokasi anggaran Rp508,56 miliar yang antara lain terdiri dari lanjutan pembangunan bendungan Ciawi dan bendungan Sukamahi, pembangunan jalan tol, dan preservasi jalan.

Sementara itu, untuk 10 program lainnya mengalami rekomposisi menjadi pekerjaan tahun jamak 2020 – 2021 dengan alokasi anggaran Rp247,22 miliar yang antara lain normalisasi Kali Bekasi, preservasi jalan, dan pembangunan TPA Cipeucang kota Tangerang Selatan.

Sementara itu, dari realokasi anggaran yang dilakukan pada masa pandemi Covid-19, terdapat dua program yang ditunda ke tahun 2021 yaitu rehabilitasi Situ Gede Kawao di Kabupaten Serang dan Rehabilitasi Stadion Pakansari Bogor dengan total anggaran Rp10,74 miliar.

Selanjutnya tahun 2021 direncanakan untuk dilaksanakan 15 program dengan alokasi anggaran Rp1,19 triliun antara lain lanjutan pembangunan prasarana pengendalian banjir kali Krukut, Cisadane, dan Ciliwung.

Lebih lanjut, Basuki mengajak para kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah terkait untuk secara konsisten mengimplementasikan indikasi program yang telah disusun dan disepakati bersama sehingga dapat menjadi contoh penanganan kawasan perkotaan yang lebih baik.

"Tidak mudah untuk memadukan indikasi program antar lembaga, jadi mari kita secara konsisten melaksanakan program yang ada dari hulu hingga hilir, baik penanganan fisik maupun non-fisik," ujarnya.

Menurutnya lebih mudah bagi Kementerian PUPR untuk melakukan penanganan fisik untuk mendukung penataan ruang Jabodetabekpunjur, dibandingkan penanganan non-fisik seperti dalam mengatasi masalah persampahan dan banjir.

"Semua punya tantangan masing masing, tetapi kalau kita sepakat semua dengan komitmen masing-masing, maka mudah-mudahan apa yang ingin kita lakukan dengan penataan ruang yang baik, bisa kita wujudkan," ungkapnya.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

proyek infrastruktur jabodetabek-punjur Kementerian PUPR basuki hadimuljono
Editor : Fitri Sartina Dewi
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top