Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Lapindo Bayar Utang Pakai Aset, Pemerintah: Ini Itikad Baik

Setelah pandemi Covid-19 berakhir, DJKN dan Kejaksaan Agung akan memulai proses penilaian aset yang akan dipakai Lapindo untuk membayar utang.
Hadijah Alaydrus
Hadijah Alaydrus - Bisnis.com 12 Juni 2020  |  16:34 WIB
Sejumlah wisatawan melihat seratus patung sisa peringatan 8 tahun semburan lumpur lapindo yang ada area tanggul penahan lumpur Porong, Sidoarjo, Jawa Timur - Antara
Sejumlah wisatawan melihat seratus patung sisa peringatan 8 tahun semburan lumpur lapindo yang ada area tanggul penahan lumpur Porong, Sidoarjo, Jawa Timur - Antara

Bisnis.com, JAKARTA - Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) mengungkapkan PT Lapindo Brantas Inc dan Minarak Lapindo Jaya akan menyelesaikan kewajiban ganti rugi dengan aset perusahaan.

PT Lapindo Brantas Inc dan PT Minarak Lapindo Jaya diketahui baru membayar Rp5 miliar dari total pokok utang sebesar Rp773,3 miliar. Nilai tersebut belum termasuk bunga sebesar 4 persen per tahun. Utang tersebut sebenarnya sudah jatuh tempo pada 10 Juli 2019.

Dirjen DJKN Isa Rachmatawarta mengatakan pihak Lapindo telah mengirim surat resmi yang isinya terkait dengan pembayaran utang melalui aset perusahaan.

"Asetnya ada di wilayah yang terdampak itu atau kalau itu dianggap kurang [diambil] dari tempat yang lain," ujar Isa, Jumat (12/6/2020).

Menurutnya, pemerintah lebih memilih dibayar tunai. Namun, DJKN tidak bisa mendorong Lapindo untuk membayar dengan uang tunai.

"Mereka punya itikad baik untuk membayar dengan bentuk yang lain. Ini tetap harus direspon." Oleh karena itu, Isa mengatakan proses penilaian aset Lapindo sedang disiapkan. DJKN sudah berdiskusi dengan Kejaksaan Agung.

Sayangnya, proses ini tertunda karena ada Covid-19. Dia mengakui pihaknya dan Kejaksaan Agung belum sepakat siapa yang akan menilai aset Lapindo tersebut.

Namun, dia menegaskan DJKN telah berdiskusi dengan pihak-pihak profesional mulai dari kejaksaan dan appraisal dari swasta. Dia menyatakan pemerintah ingin prosesnya adil.

"Jangan sampai ada anggapan, ini dinilai pemerintah makanya nilainya dikecil-kecilin. Kita tidak ingin." Jika pandemi Covid-19 berakhir, Isa menegaskan DJKN akan melanjutkan proses penilaian aset-aset yang mereka tawarkan untuk penganti.

Lebih lanjut, Isa mengakui pihaknya akan menghadapi kesulitan untuk menilai tanah yang di atasnya. Oleh sebab itu, dia mengungkapkan pihaknya harus berhati-hati.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

lapindo djkn
Editor : Hadijah Alaydrus
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top