Bisnis.com, JAKARTA - Ekonom Institut Kajian Strategis Universitas Kebangsaan Eric Sugandi menilai niat pemerintah untuk menambah anggaran bantuan tunai langsung (BLT) dana desa positif bagi masyakarat miskin yang terdampak virus Corona (Covid-19).
Menurutnya, penyaluran BLT merupakan instrumen jaring pengaman sosial (social safety net) yang paling efektif.
"BLT Dana Desa lebih efektif dibandingkan program Kartu Prakerja. Masyarakat bisa langsung menggunakan uang untuk memenuhi kebutuhan konsumsi," katanya ketika dihubungi Bisnis, Jumat (29/5/2020).
Meski demikian, dia mengingatkan agar pemerintah memperketat pengawasan saat penyaluran di lapangan. Penambahan besaran bantuan baik asal tepat sasaran ke rumah tangga penerima.
"Pemerintah harus memperkecil kemungkinan salah data dan pungli [pemotongan dana] oleh oknum di desa," ujarnya.
Selain itu, Eric menilai alokasi dana desa untuk pembangunan fisik sepanjang 2020 belum bisa maksimal karena terkendala Covid-19.
Baca Juga
"Tidak baik jika dipaksakan bangun fisik karena penularan Covid-19 masih tinggi. Proyek pembangunan fisik bisa dikerjakan lagi, tapi saat ini BLT lebih urgent," jelasnya.
Sebelumnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) merevisi kembali Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Pengelolaan Dana Desa melalui PMK Nomor 50/PMK.07/2020 yang berlaku mulai tanggal 19 Mei 2020.
Dari aturan tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani sepakat total anggaran yang disiapkan untuk BLT Dana Desa naik dari Rp 21,192 triliun menjadi Rp 31,789 triliun.
Sejalan dengan penambahan besaran, BLT Dana Desa bagi warga miskin di desa yang semua diberikan selama tiga bulan, diperpanjang menjadi 6 bulan. Namun, besarannya disesuaikan.
Untuk 3 bulan pertama, jumlah dana yang diberikan sebesar Rp600.000 per keluarga penerima manfaat. Selanjutnya, BLT Dana Desa hanya diberikan sebesar Rp300.000 untuk 3 bulan berikutnya.
