Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Penjaminan Kredit Modal Kerja Sektor UKM Pertanian Perlu Dievaluasi

Ketua Bidang Keuangan dan Perbankan Badan Pengurus Pusat Hipmi Ajib Hamdani berharap dengan suntikan penyediaan dana oleh pemerintah, melalui mekanisme penjaminan kredit modal kerja, maka kredit yang tersalurkan ke sektor pertanian ini akan memberikan leverage atau daya ungkit yang besar.
Asteria Desi Kartika Sari
Asteria Desi Kartika Sari - Bisnis.com 16 Mei 2020  |  12:31 WIB
Petani membajak sawahnya menggunakan traktor tangan di Desa Porame, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, Sabtu (18/4 - 2020). / Antara
Petani membajak sawahnya menggunakan traktor tangan di Desa Porame, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, Sabtu (18/4 - 2020). / Antara

Bisnis.com, JAKARTA- Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) menyatakan penerbitan Peraturan Pemerintah No.23/2020 tentang Program Pemulihan Ekonomi (PEN) patut dipresiasi.

Kendati begitu, konsistensinya dinilai masih perlu dievaluasi lebih lanjut, yakni terkait penyediaan dana oleh pemerintah untuk penambahan modal kerja usaha kecil menengah, terutama sektor pertanian.

Pasalnya, kontribusi sektor pertanian untuk produk domestik bruto (PDB) cukup signifikan yakni sebesar 12,8 persen. Akan tetapi, pada kuartal I/2020 pertumbuhannya hanya 0 persen, padahal pada kuartal l/2019 mampu tumbuh 1,8 persen. Kondisi ini dianggap cukup menghawatirkan. 

Ketua Bidang Keuangan dan Perbankan Badan Pengurus Pusat Hipmi Ajib Hamdani berharap dengan suntikan penyediaan dana oleh pemerintah, melalui mekanisme penjaminan kredit modal kerja, maka kredit yang tersalurkan ke sektor pertanian ini akan memberikan leverage atau daya ungkit yang besar.

“Misalnya dianggarkan dana penjaminan sebesar Rp5 triliun, maka kredit yang tersalurkan, bisa kisaran Rp100-125 triliun,” kata Ajib dalam keterangan tertulis Sabtu (16/5/2020).

Dengan insentif ini, diharapkan sektor pertanian akan menjadi salah satu andalan yang bisa tumbuh signifikan mulai kuartal ketiga dan berkontribusi positif terhadap PDB 2020.

Kendati begitu, menurutnya terdapat satu hal yang perlu dicermati dan dikritisi adalah pemerintah harus memastikan penggunaan kredit yang diberikan jaminan oleh pemerintah, benar-benar sampai ke masyarakat secara langsung.

“Jangan malah selanjutnya hanya dipakai oleh free riders yang memonopoli akses informasi, kebijakan dan perbankan. Kalau ini yang terjadi, kebijakan pemerintah justru hanya akan menjadi alat kapitalis yang hanya menguntungkan segelintir orang,” jelasnya.

 

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

hipmi pertanian kredit modal kerja
Editor : Ropesta Sitorus
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.
0 Komentar

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top