Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Kajian Pemerintah Berikan Subsidi Biodisel Harus Matang

Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa menjelaskan, dengan harga indeks pasar (HIP) pada Mei 2020, sebelum ongkos angkut, dengan harga rata-rata BBM, dia memperkirakan ada selisih sekitar Rp4000 per liter antara biodiesel dan solar.
Muhammad Ridwan
Muhammad Ridwan - Bisnis.com 14 Mei 2020  |  20:39 WIB
Petugas memperlihatkan contoh bahan bakar biodiesel saat peluncuran Road Test Penggunaan Bahan Bakar B30 (campuran biodiesel 30% pada bahan bakar solar) pada kendaraan bermesin diesel, di Jakarta, Kamis (13/6/2019). - Bisnis/Abdullah Azzam
Petugas memperlihatkan contoh bahan bakar biodiesel saat peluncuran Road Test Penggunaan Bahan Bakar B30 (campuran biodiesel 30% pada bahan bakar solar) pada kendaraan bermesin diesel, di Jakarta, Kamis (13/6/2019). - Bisnis/Abdullah Azzam

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah diminta untuk mengkaji rencana pemberian subsidi untuk kelanjutan program biodiesel 30 persen.

Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa menjelaskan, dengan harga indeks pasar (HIP) pada Mei 2020, sebelum ongkos angkut, dengan harga rata-rata BBM, dia memperkirakan ada selisih sekitar Rp4000 per liter antara biodiesel dan solar.

Dengan semakin besarnya selisih tersebut maka beban subsidi yang harus ditanggung oleh Badan Pengelola Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) bertambah besar.

"Jika harga BBM rata-rata US$40 per barel sepanjang tahun ini dengan harga CPO di bawah US$520 per ton maka kami perkiraan BPDPKS akan mengalami defisit pada akhir tahun ini," katanya kepada Bisnis, Kamis (14/5/2020).

Lebih lanjut, Fabby berpendapat konsep awal program B30 tersebut tidak disubsidi oleh pemerintah tapi oleh pelaku usaha minyak sawit.

Menurut dia, pemerintah memiliki target yang ambisius dengan mendorong B30 lebih cepat sehingga biaya yang diperlukan untuk memberikan subsidi menjadi sangat besar.

Padahal, harga minyak sawit di pasar dunia juga anjlok di bawah batas minimum untuk dilakukannya pungutan ekspor minyak sawit. Akibatnya, BPDPKS mengalami defisit karena dana dari pungutan sawit tidak dapat dilakukan tahun lalu dan awal tahun ini sejak Maret lalu.

Fabby menilai seharusnya subsidi pemerintah diberikan kepada energi terbarukan yang lain. Dalam kondisi harga minyak yang sangat rendah dan harga CPO yang turun, seharusnya pemerintah menunda pelaksanana B30.

Hal penundaan program biodiesel dilakukan juga oleh Malaysia karena harga BBM yang sangat rendah.

"Saya khawatir dengan harga minyak yang diperkirakan masih berada di bawah US$50 per bbl tahun depan, dan harga CPO yang rendah maka pemerintah akan diminta untk mensubsidi terus," ungkapnya.

Berdasarkan data Kemenkeu yang diperoleh Bisnis.com, terdapat kebutuhan subsidi gap antara HIP BBN dengan HIP BBM.

Adapun, harga referensi CPO Mei pada level US$635,15 per ton, sehingga pungutan ekspor CPO sebesar US$50 per metrik ton dan BK CPO sebesar US$0 per ton.

Dengan tren saat ini, diperkirakan rata-rata subsidi gap antara HIP BBN dengan HIP BBM sebesar Rp3,732 per liter.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

subsidi Biodiesel
Editor : David Eka Issetiabudi
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.
0 Komentar

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top