Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo memerintahkan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) untuk melakukan reformasi sosial, yakni dengan mendesain ulang (redesign) sistem kesehatan, ketahanan bencana, dan jaring pengamanan sosial.
Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan perintah tersebut merupakan dampak dari merebaknya wabah virus Corona (Covid-19).
"Tema RKP [Rapat Kerja Pemerintah] 2021 melakukan reformasi sosial. Presiden beri arahan agar Bappenas melakukan redesign kesehatan nasional, ketahanan bencana, dan jaring pengaman sosial," katanya dalam konferensi pers Rakorbangpus 2020 secara virtual, Selasa (12/5/2020).
Menurutnya, desain ketahanan bencana saat ini hanya mencakup bencana alam. Namun, dengan munculnya pandemi Covid-19, Suharso menilai pemerintah sudah seharusnya menyiapkan desain ketahanan bencana non-alam.
Selain itu, reformasi sektor kesehatan akan dimulai pada perbaikan fasilitas pusat layanan masyarakat (puskesmas) yang tersebar di berbagai daerah. Politisi PPP tersebut mengatakan kualitas fasilitas kesehatan atau puskesmas di Indonesia masih minim.
"Puskesmas itu ujung tombak pelayanan kesehatan. Sayangnya, hanya 33 persen puskesmas yang memenuhi syarat di Indonesia. Ini titipan saya untuk seluruh Kepala Bappeda di Indonesia, tolong diperhatikan," imbuhnya.
Baca Juga
Selain itu, dia juga menyoroti beberapa masalah sistem kesehatan, antara lain kerentanan terhadap ancaman pandemi dan penyakit lainnya, lemahnya pencegahan (screening test, tracing & tracking, social distancing), ketidaksiapan faskes (laboratorium, manajemen kasus, kekurangan APD, ruang isolasi), dan keterbatasan jumlah tenaga kesehatan.
Terakhir, Suharso mengatakan Bappenas akan memperbaiki sistem jaring pengamana sosial yang ada saat ini.
"Kami ingin penyaluran bansos tidak lagi merepotkan seperti sekarang. Banyak program sehingga sudah siap dan memadai," ujarnya.
