Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut Indonesia bukan satu-satunya negara yang terpaksa berutang untuk menangani dampak dari pandemi virus corona jenis baru atau Covid-19.
Melalui sesi diskusi daring bersama aktor sekaligus Duta Yayasan Penguatan Partisipasi, Inisiatif, dan kemitraan Masyarakat Indonesia (YAPPIKA)-Action Aid Reza Rahadian pada Jumat (1/5/2020) Sri Mulyani menjelaskan bahwa banyak negara-negara maju yang tertatih-tatih menangani pandemi tersebut.
"Saya tunjukkan saja deh Amerika kenapa kena, Amerika itu negara ekonominya terbesar di dunia kira-kira 18 persen dari seluruh dunia. Dia hanya dalam waktu kurang dari dua bulan jumlah penganggurannya naik 30 juta. Bayangkan, jadi ini menjadi sesuatu yang luar biasa besar," katanya.
Lebih lanjut, Sri Mulyani menjelaskan semua negara yang terdampak pandemi Covid-19 saat ini sedang berupaya sekuat mungkin untuk mengamankan menjaga rakyatnya agar tidak makin terpuruk. Demikian halnya dengan dunia usaha yang juga ikut terpukul.
Dia menilai pelaku usaha, terutama pelaku usaha kecil perlu mendapatkan bantuan agar kedepannya tidak ada kredit macet yang akan mengancam sistem keuangan atau perbankan nasional.
"Memberikan bansos (bantuan sosial) ke usaha-usaha kecil yang terdampak. Bank sentral AS mencetak uang dan memberikan kredit ke sektor riil. Upaya yang dilakukan tidak hanya oleh pemerintah lewat [insentif] fiskal tetapi juga lewat bank sentral," tuturnya.
Baca Juga
Di sisi lain, pengeluaran pemerintah yang membengkak diiringi oleh penurunan penerimaan pajak. Oleh karena itu, mau tidak mau pemerintah harus melakukan pembiayaan melalui utang ke berbagai pihak.
"Harus melakukan pembiayaan, harus utang, harus pinjam ke bank indonesia ke masyarakat, ke dunia. Negara-negara kaya juga berutang, Arab Saudi yang kaya lewat produksi minyaknya pun harus berutang karena harga minyak yang turun dan kebutuhannya meningkat," ungkapnya.
Namun, kondisi yang sedemikian kritis tidak serta merta membuat pemerintah dengan gampangnya berutang. Menurut Sri Mulyani, pemerintah juga melakukan pembatasan dan memotong berbagai pos anggaran di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) demi penghematan.
"Pasti ada batasnya, maka dilakukan hati-hati. Oleh karena itu, APBN saya udah potong. [Pengeluaran] yang tidak penting seperti biaya perjalanan yang mencapai Rp40 triliun dipangkas, biaya listrik dipangkas karena aktivitas di kantor juga tidak dilakukan," ujarnya.
Sri Mulyani menambahkan pemerintah juga akan menunda pembangunan proyek-proyek infrastruktur yang sudah dianggarkan sebelumnya. Sehingga anggaran tersebut bisa dialihkan untuk keperluan penanganan dampak pandemi Covid-19.
"Karena tidak ada yang tahu dan tidak ada yang bisa memastikan juga kapan pandemi ini akan selesai," tegasnya.
