Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Gibkabi: PSBB Seret Permintaan Lebih Dalam

Wakil Ketua Gibakbi Sindu Prawira mencatat permintaan baja hilir telah terkontraksi sekitar 30-40 persen pada tahun ini sebelum PSBB diterapkan. Menurutnya, kontraksi tersebut kini mencapai 60-70 persen lantaran aliran barang ke peritel menjadi ketat.
Kawat baja/Reuters
Kawat baja/Reuters

Bisnis.com, JAKARTA - Gabungan Industri Produsen Kawat Baja (Gibkabi) menyatakan implementasi protokol pembatasan sosial berskala besar (PSBB) menyeret kontraksi permintaan lebih dalam. Pasalnya, aliran barang dan permintaan menjadi lebih ketat.

Wakil Ketua Gibakbi Sindu Prawira mencatat permintaan baja hilir telah terkontraksi sekitar 30-40 persen pada tahun ini sebelum PSBB diterapkan. Menurutnya, kontraksi tersebut kini mencapai 60-70 persen lantaran aliran barang ke peritel menjadi ketat.

"Ini memang satu [kebijakan] yang dilematis. Kalau [aliran arang] dibuka, kita punya masalah dengan penyebaran Covid-19. Di sisi yang lain, kalau tidak [dibuka], industri yang mati. Keseimbangan [antara kesehatan dan ekonomi] ini [harus] dijaga," katanya kepada Bisnis, Selasa (28/4/2020).

Seperti diketahui, Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) No.9/2020 tentang Pedoman PSBB menyatakan kegiatan konstruksi dikecualikan dari pembatasan selama memenuhi protokol pembatasan fisik dan kesehatan. Namun demikian, Sindu menilai beleid tersebut kurang holistik.

Sindu menilai pengecualian kegiatan konstruksi harus diikuti dengan kelancaran arus barang ke peritel komponen bangunan. Sindu menyampaikan pengetatan aliran barang tersebut membuat penyerapan produk baja hilir di luar Ibu Kota ikut turun drastis.

"Tinggal konsistensi saja. Kalau memang [kegiatan] konstruksi diijinkan, harusnya toko bangunan boleh buka," ucapnya.

Di sisi lain, Sindu berujar penerapan protokol PSBB juga membuat kegiatan konstruksi berkurang, khususnya di sekitar daerah pariwisata. Sindu memproyeksikan akan ada penurunan kegiatan konstruksi sekitar 30-40 persen dari bulan biasa saat PSBB berlaku.

Oleh karena itu, Sindu mengatakan pihaknya telah meminta agar Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dapat menyeimbangkan kebijakan PSBB di lapangan dan tidak mempolitisasi kebijakan tersebut.

Sindu berharap agar masa recovery wabah Covid-19 dapat terjadi selamat-lambatnya pada akhir semester I/2020. Hal tersebut, lanjutnya, mengingat mayoritas struktur industri baja hilir dengan margin sekitar 10-15 persen sementara volume penjualan diramalkan akan melorot sekitar 70 persen.

"Kalau lewat [Juni] cash flow tidak kuat. Beberapa anggota kami sudah ada PHK [pemutusan hubungan kerja]. Kalau fixed cost-nya sudah tidak tertutupi, tidak mungkin [industri baja hilir bertahan]," katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Andi M. Arief
Editor : Nancy Junita
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper