Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Nilai Perluasan Insentif Pajak hingga 18 Sektor Capai Rp15,7 Triliun

Dengan demikian, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23 tahun 2020 tentang insentif pajak untuk 19 sektor yang terdampak wabah virus Corona akan segera direvisi karena akan ditambah oleh 11 sektor lainnya, termasuk pariwisata dan transportasi.
Muhammad Khadafi
Muhammad Khadafi - Bisnis.com 22 April 2020  |  14:01 WIB
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjawab pertanyaan wartawan sebelum memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) tentang Kebijakan Stimulus ke-2 Dampak COVID-19 tingkat menteri di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (11/3/2020). Dalam Rakor tersebut dihasilkan beberapa hal salah satunya mencangkup PPH Pasal 21 yang akan ditanggung Pemerintah untuk industri. ANTARA FOTO - Muhammad Adimaja
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjawab pertanyaan wartawan sebelum memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) tentang Kebijakan Stimulus ke-2 Dampak COVID-19 tingkat menteri di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (11/3/2020). Dalam Rakor tersebut dihasilkan beberapa hal salah satunya mencangkup PPH Pasal 21 yang akan ditanggung Pemerintah untuk industri. ANTARA FOTO - Muhammad Adimaja

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah menegaskan perluasan insentif Pasal PPh 21 untuk 18 sektor nonmanufaktur memiliki nilai sekitar Rp15,7 triliun.

Seperti diketahui, Kementerian Keuangan segera memperluas insentif pajak untuk 18 sektor nonmanufaktur, termasuk transportasi dan perhotelan, yang terdampak Covid-19.

Dengan demikian, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23 tahun 2020 tentang insentif pajak untuk 19 subsektor yang terdampak wabah virus Corona akan segera direvisi menjadi 18 sektor, termasuk pariwisata dan transportasi.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menuturkan perluasan ini diharapkan mampu menahan gelombang PHK di tengah pandemi Covid-19.

"Ini tentu fasilitas tersebut memberikan kelonggaran ke dunia usaha untuk sebesar mungkin tidak PHK," tegas Airlangga seusai rapat terbatas dengan Presiden Jokowi, Kamis (22/4/2020).

Adapun, nilai perluasan ini diperkirakan selama Rp15,7 triliun. Menteri Keuangan Sri Mulyani berharap pembahasan revisi peraturan tersebut bisa selesai pada pekan ini atau selambat-lambatnya pada awal pekan depan.

“Kita harap minggu ini selesai harmonisasi dan penyelesaian [peraturannya],” ujarnya. Menurutnya, hampir seluruh sektor di dalam perekonomian nasional akan mendapat insentif perpajakan.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Pajak pph
Editor : Hadijah Alaydrus
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
qrcode bisnis indonesia logo epaper

BisnisRegional

To top