Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Jokowi Larang Mudik Lebaran, INDEF: Jumlah Uang Beredar Bakal Turun

Bank Indonesia (BI) mencatat likuiditas perekonomian atau uang beredar dalam arti luas (M2) meningkat pada Februari 2020 sebelum virus corona menyebar.
Calon penumpang berjalan menuju bus antarkota antarprovinsi (AKAP) di area pemberangkatan terminal Pulo Gebang, Jakarta, Selasa (21/4/2020). Bisnis/Arief Hermawan P
Calon penumpang berjalan menuju bus antarkota antarprovinsi (AKAP) di area pemberangkatan terminal Pulo Gebang, Jakarta, Selasa (21/4/2020). Bisnis/Arief Hermawan P

Bisnis.com, JAKARTA - Direktur Eksekutif Institute Development of Economic and Finance (INDEF), Tauhid Ahmad mengatakan keputusan pemerintah melarang mudik akan berdampak pada turunnya perputaran uang, khususnya dari kota ke desa.

Bank Indonesia (BI) mencatat likuiditas perekonomian atau uang beredar dalam arti luas (M2) meningkat pada Februari 2020 sebelum virus corona menyebar.

Posisi M2 pada Februari 2020 tercatat Rp6.116,5 triliun atau tumbuh 7,9% (yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan bulan sebelumnya sebesar 7,1% (yoy).

"Dengan momentum mudik, ada kenaikan Rp150 triliun-Rp200 triliun. Kalau mudik dilarang, sudah pasti ada penurunan," katanya ketika dihubungi, Selasa (21/4/2020).

Dia menuturkan mudik tidak sekadar menambah jumlah uang beredar di daerah. Lebih dari itu, terjadi peningkatan aktivitas ekonomi dan konsumsi yang tinggi, misalnya untuk biaya transportasi, logistik, kuliner, dan lainnya.

Tauhid menilai dilarang atau tidaknya mudik Lebaran, pertumbuhan ekonomi pada triwulan II dan III tetap akan mengalami kontraksi. Menurutnya, keputusan Presiden Joko Widodo untuk melarang warga mudik ke kampung halaman sudah tepat untuk mengurangi penyebaran virus Corona (Covid-19) dari episentrum di Jabodetabek ke berbagai wilayah.

"Kami memprediksi ekonomi akan turun jauh di bawah 2 persen pada triwulan II dan III. Ini bukan sekadar faktor pelarangan mudik, tetapi karena dampak pembatasan sosial [social distancing]," imbuhnya.

Karen itu, dia mengingatkan pemerintah untuk segera mendistribusikan bantuan sosial [social safety net] kepada masyarakat yang membutuhkan.

Dengan adanya pelarangan mudik Lebaran, lanjutnya, banyak warga pendatang yang terpaksa harus berdiam diri di kota besar. Padahal, banyak di antara warga kini menyandang status pengangguran akibat di-PHK atau dirumahkan oleh perusahaan tempat mereka bekerja.

"Kalaupun ada yang mudik itu pasti terpaksa, perbekalan mereka sudah habis. Mereka bisa berharap bekerja di sektor pertanian di kampung, ketimbang hidup di kota harus menanggung biaya mahal," jelasnya.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper