Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah menegaskan pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) akan tetap mengunakan sistem perbankan.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menegaskan pembagian bantuan sosial dengan sistem perbankan juga dapat mendorong inklusi keuanga.
"Detil mekanismenya dijalankan oleh Kemensos yg menangani bansos ini," ungkap Suahasil kepada Bisnis, Kamis (9/4/2020).
Selain itu, pembagian BLT dengan jaringan perbankan akan mempermudah masyarakat di tengah pandemi Covid-19 sehingga tidak ada antrian dalam penarikannya.
Seperti diketahui, pemerintah tengah menyiapkan bantuan langsung tunai (BLT) senilai Rp600.000/kelaurga untuk meredam dampak sosial ekonomi pandemi Covid-19 di Indonesia.
Penerima BLT adalah masyarakat yang belum mendapatkan manfaat dari Kartu Sembako, Program Keluarga Harapan (PKH), dan juga Kartu Pra Kerja dan berada di luar wilayah Jabodetabek.
Baca Juga
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah tengah mengalkulasi jumlah penerima secara nasional.
Sejauh ini, tercatat 4,1 juta jiwa di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) dan akan ada tambahan hampir 9 juta jiwa di luar wilayah tersebut.
Untuk wilayah Jabodetabek, pemerintah berencana memberikan bantuan sembako senilai Rp600.000/keluarga.
“Itu diusulkan mendapat BLT secara tunai, Rp600.000, jangka waktu sedang dipikirkan 2 atau 3 bulan. Bapak Presisden meminta saya menghitung,” katanya usai rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo melalui video conference, Selasa (7/5/2020).
Menkeu menjelaskan untuk wilayah DKI saja, tercatat 2,5 juta jiwa atau bila dikonversi adalah 1,7 juta keluarga. Wilayah Bodetabek terdapat 1,6 juta jiwa atau bila dikonversi 576.434 keluarga.
