Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah diklaim masih gamang dalam mengatur ataupun memutuskan kebijakan terkait dengan mudik Lebaran 2020.
Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi mengatakan hal tersebut terlihat dari ketidakseragaman kementerian dan lembaga dalam menyampaikan instruksi terkait pelaksanaan mudik.
"Antar-institusi pemerintah tidak nyambung, bahkan kontradiktif. Apalagi antar-pemerintah pusat dengan daerah," kata Tulus dalam siaran pers, Selasa (7/4/2020).
Dia menuturkan pernyataan yang saling menegasikan itu diucapkan oleh Juru Bicara Presiden RI Fadjroel Rachman, dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.
Dalam catatan YLKI, Fadjroel sempat menyatakan Presiden Joko Widodo atau Jokowi membolehkan mudik, meski langsung dianulir oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Adapun, Ma'ruf Amin malah menyatakan bahwa mudik diharamkan.
Kemudian, hal yang sama juga terjadi antara Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) dan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Sebelumnya, Menteri PANRB tercatat telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) No. 41/2020 yang melarang ASN mudik.
Baca Juga
"Sementara itu, Kemenko Maritim dan Investasi masih kekeuh ingin mendorong mudik Lebaran," ujarnya.
Dia berpendapat, semestinya pemerintah memiliki sikap yang tegas di tengah kondisi penyebaran virus corona yang semakin masif. Data terakhir pada Selasa (7/4/2020) sore, kasus positif virus corona di Indonesia telah mencapai 2.738 orang dengan angka kematian sebesar 221 orang.
Pihaknya menyebut pengawasan di lapangan akan sulit dilakukan seandainya masyarakat tetap pulang kampung jelang Idulfitri lantaran tidak dilarang. Keadaan mudik yang identik dengan kerumunan perantau, petugas akan sukar mengontrol protokol kesehatan yang telah ditetapkan.
