Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mempercepat realisasi program padat karya tunai pada 2020 dengan anggaran sebesar Rp10 triliun yang tersebar di 34 Provinsi.
Percepatan program padat karya Kementerian PUPR utamanya adalah untuk mempertahankan daya beli masyarakat dan mengurangi angka pengangguran di tengah ketidakpastian kondisi ekonomi akibat Pandemi Covid-19 yang terjadi sekarang sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa program infrastruktur kerakyatan atau padat karya tunai sangat penting bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Hal ini dikarenakan pembangunan infrastruktur padat karya bertujuan untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya beli masyarakat serta mengurangi pengangguran.
“Selain untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya beli masyarakat, [program] PKT [padat karya tunai] juga bertujuan mendistribusikan dana hingga ke desa atau pelosok. Pola pelaksanan PKT nanti juga harus memperhatikan protokol physical dan social distancing untuk pencegahan penyebaran Covid-19,” ujar Menteri Basuki melalui konferensi video bersama media, Selasa (7/4/2020).
Berdasarkan catatan Bisnis, Anggaran program padat karya senilai Rp10 triliun digunakan untuk tujuh program, yaitu program percepatan peningkatan tata guna air irigasi (P3TGAI), pemeliharaan rutin jalan dan jembatan, pengembangan infrastruktur sosial ekonomi wilayah (PISEW), penataan kota tanpa kumuh (Kotaku), dan tempat pengelolaan sampah reduce, reuse, recycle (TPS 3R).
Baca Juga
Kemudian, penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (pamsimas) dan sanitasi berbasis masyarakat (sanimas), pembangunan baru dan peningkatan kualitas rumah swadaya.
