Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah disarankan menambah alokasi bantuan sosial sembako mengingat terdapat sekitar 4,8 juta penduduk rentan miskin yang yang belum menjadi target penyaluran bantuan.
Dalam skema bansos sembako, pemerintah dengan anggaran Rp43,6 trilun bakal menyalurkan 20 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Namun berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2019, terdapat sekitar 24,8 juta keluarga yang masuk kelompok hampir miskin dan rentan miskin.
"Ini artinya terdapat 4,8 juta KPM yang rentan jatuh ke kelompok miskin karena belum teralokasi bantuan sosial sembako," kata Direktur Eksekutif INDEF Tauhid Ahmad dalam diskusi daring pada Rabu (8/4/2020).
Tauhid menjelaskan kerentanan ini dipicu oleh sejumlah faktor, seperti potensi naiknya harga pangan dan berkurangnya pemasukan lantaran pemutusan hubungan kerja yang marak terjadi selama wabah Covid-19 terjadi.
Dia pun menyoroti nilai bantuan sebesar Rp200.000 per bulan. Menurut Tauhid, besaran bantuan tersebut belumlah memadai karena pengeluaran untuk pangan bagi kelompok tersebut mencapai Rp300.000 sampai Rp400.000 per bulannya.
"Untuk daerah seperti DKI Jakarta yang memberi tambahan bantuan memang patut diapresiasi. Tapi bagaimana dengan daerah lain yang tidak memiliki kemampuan anggaran yang sama dan tidak bisa menambah bantuan?" lanjut Tauhid.
Baca Juga
Oleh karena itu, Tauhid pun mengusulkan agar pemerintah dapat mempertimbangkan perluasan sasaran bantuan sembako bagi kelompok rentan tersebut. Tambahan nominal pun disarankannya dapat ditambah setidaknya di kisaran 25 sampai 30 persen. Di sisi lain, akses bagi KPM pun diharapkan dapat ditingkatkan menyusul jumlah e-warong yang belum ideal dengan jumlah KPM yang ditambah.
"Sekarang jumlah e-warong sekitar 98.311 unit. Dengan target 20 juta KPM, setidaknya perlu ada 128.983 e-warong. Pemerataan diperlukan terutama pada daerah yang sulit diakses," ujarnya.
