Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Produsen Listrik Swasta Siap Renegosiasi Kontrak

Kementerian ESDM membuka opsi renegosiasi kontrak kerja sama pembelian listrik antara PT PLN dan produsen listrik swasta.
Yanita Petriella
Yanita Petriella - Bisnis.com 03 April 2020  |  16:26 WIB
Suasana Kompleks PLTU Paiton di Probolinggo, Jawa Timur, Jumat (22/3/2019). - ANTARA/Widodo S Jusuf
Suasana Kompleks PLTU Paiton di Probolinggo, Jawa Timur, Jumat (22/3/2019). - ANTARA/Widodo S Jusuf

Bisnis.com, JAKARTA — Kalangan produsen listrik swasta akan mengkaji opsi terbaik kontrak jangka panjang pembelian listrik di tengah situasi pandemi virus corona saat ini.

Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral membuka opsi dilakukannya renegosiasi kontrak kerja sama pembelian listrik antara PT Perusahaan Listrik Negara dan produsen listrik swasta (independet power producer/IPP) lantaran pertumbuhan konsumsi listrik yang diproyeksikan akan rendah pada tahun ini akibat pandemi Covid-19 (virus corona).

Ketua Umum Asosiasi Produsen Listrik Swasta Indonesia (APLSI) Arthur Simatupang mengatakan bahwa terjadinya wabah Covid-19 ini tentu membuat semua prihatin.

Para perusahaan pembangkit listrik swasta yang tergabung APLSI mendukung penuh semua langkah penanganan dari pemerintah dan siap bekerja sama membantu pencegahan agar wabah ini tidak meluasnya.

Saat ini, APLSI belum memiliki data mengenai dampak langsung wabah ke konsumsi listrik.

"Kami menghormati semua komitmen kami yang disepakati di dalam perjanjian PPA [power purchase agreement]," ujarnya kepada Bisnis, Jumat (3/4/2020).

Arthur optimistis setelah Indonesia dapat menangangi wabah ini, kegiatan ekonomi akan kembali mengalami pertumbuhan sehingga pertumbuhan permintaan konsumsi listrik ke depan secara jangka panjang perlu diantisipasi.

APLSI, katanya, akan terus mengkaji opsi-opsi terbaik dengan mempertimbangkan situasi ekonomi dan tetap mempertahankan keberlangsungan iklim investasi di Indonesia yang kuat secara jangka panjang dengan adanya prinsip kepastian kesepakatan di awal.

"Ini mengingat bahwa kontrak-kontrak jangka panjang ini melibatkan penyediaan lapangan pekerjaan dengan jumlah besar, investasi miliaran dolar, dan juga adanya komitmen para investor dan lembaga perbankan baik dari dalam negeri maupun internasional," terangnya.

Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa mengusulkan agar ada kebijakan untuk renegosiasi kontrak PLN dengan IPP termal yakni pembangkit listrik tenaga uap untuk menurunkan capacity factor ke level minimal 60 persen dari 85 persen karena ada kondisi kahar (force majeure).

"Ini diperlukan untuk menjaga agar keuangan PLN agar tetap sehat," ujarnya.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

listrik
Editor : Zufrizal
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top