Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Menko Luhut: Pemerintah Segera Terbitkan Perppu Pelebaran Defisit Anggaran

Berdasarkan rapat yang kata Luhut diselenggarakan tadi malam, Senin (30/3/2020), defisit anggaran bakal dimungkinkan untuk melebar di atas 3% dari PDB pada 2020 hingga 2022.
Muhamad Wildan
Muhamad Wildan - Bisnis.com 31 Maret 2020  |  15:54 WIB
Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto (kanan) berbincang dengan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan (kiri) sebelum mengikuti rapat terbatas (ratas) di Istana Bogor, Jawa Barat, Selasa (4/2/2020). -  ANTARA / Hafidz Mubarak A
Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto (kanan) berbincang dengan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan (kiri) sebelum mengikuti rapat terbatas (ratas) di Istana Bogor, Jawa Barat, Selasa (4/2/2020). - ANTARA / Hafidz Mubarak A

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan pemerintah akan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk memperlebar defisit anggaran.

Menurut Luhut, berdasarkan rapat dilakukan Senin (30/3/2020) malam, defisit anggaran kemungkinan bakal melebar di atas 3% dari PDB pada 2020 hingga 2022.

"Budget deficit kita akan dibuka sampai selama 3 tahun depan, jadi 2020,2021,2022. Nanti setelah itu baru kembali kepada 3%," ujar Luhut dalam video offline YouTube di kanal resmi Kemenko Maritim dan Investasi, Selasa (31/3/2020).

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pihaknya terbuka terkait opsi relaksasi defisit anggaran menjadi di atas 3% dari PDB. Meski demikian, opsi ini perlu dipertimbangkan secara matang dengan memperhitungkan dampak jangka menengah dan panjang dari opsi tersebut.

"Kita tidak lagi membatasi diri dengan UU, kita fokus ke masyarakat dan mengurangi sekecil mungkin risiko kebangkrutan," ujar Sri Mulyani, Selasa (24/3/2020).

Adapun, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah telah mengusulkan agar pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) yang merevisi UU Keuangan Negara.

Secara spesifik, Said mengusulkan agar batas defisit anggaran dalam UU tersebut diubah dari 3% PDB menjadi 5% PDB. Meski demikian, batas rasio utang terhadap PDB tetap diusulkan sebesar 60% dari PDB, tidak berubah dari yang diatur dalam UU Keuangan Negara.

Untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan, pemerintah sempat mengungkapkan akan menerbitkan recovery bond yang Perppu-nya akan diterbitkan pada Jumat lalu. Meski demikian, Perppu tersebut tak kunjung muncul hingga hari ini.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

defisit anggaran Luhut Pandjaitan
Editor : Hadijah Alaydrus
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top