Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Pebisnis Properti: Pelaksanaan Stimulus Dampak Corona Harus Dipermudah

Stimulus di sektor perumahan sebagai dampak virus Corona jenis baru atau COVID-19 yang disiapkan pemerintah senilai Rp1,5 triliun harus diiringi dengan akses kemudahan.
Ilham Budhiman
Ilham Budhiman - Bisnis.com 25 Maret 2020  |  18:30 WIB
Foto udara perumahan bersubsidi di Griya Panorama Cimanggung, Parakan Muncang, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Minggu (8/3/2020). Organisasi Real Estate Indonesia (REI) menyatakan, kuota rumah subsidi yang disalurkan kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Properti (FLPP) sebanyak 86.000 unit rumah diperkirakan akan habis pada April 2020. ANTARA FOTO - Raisan Al Farisi
Foto udara perumahan bersubsidi di Griya Panorama Cimanggung, Parakan Muncang, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Minggu (8/3/2020). Organisasi Real Estate Indonesia (REI) menyatakan, kuota rumah subsidi yang disalurkan kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Properti (FLPP) sebanyak 86.000 unit rumah diperkirakan akan habis pada April 2020. ANTARA FOTO - Raisan Al Farisi

Bisnis.com, JAKARTA - Asosiasi pengembang meminta agar stimulus di sektor perumahan sebagai dampak virus Corona jenis baru atau COVID-19 yang disiapkan pemerintah senilai Rp1,5 triliun harus diiringi dengan akses kemudahan.

Ketua Umum Asosiasi Pengembang Permukiman dan Perumahan Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdillah mengatakan bahwa para pengembang masih melihat adanya ketidakseriusan dari Kementerian PUPR atas stimulus yang disiapkan Presiden Joko Widodo tersebut. 

"Kondisi yang sangat sulit saat ini sepatutnya jangan membuat aturan yang menyulitkan buat masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), perbankan dan pengembang sehingga industri perumahan tetap bisa berjalan dengan baik," katanya pada Bisnis, Rabu (25/3/2020).

Dia mengatakan bahwa Kementerian PUPR dalam hal ini Ditjen Pembiayaan Perumahan serta Pusat Pengelola Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) selaku penyalur hunian bersubsidi seharusnya dapat berpedoman pada UU No. 1 tahun 2011 Pasal 54.

Selain itu, lanjut dia, pihak terkait juga belum membenahi program Sikasep dan SiKumbang dalam penyaluran rumah hunian bersubsidi. Temuan di lapangan masih adanya hambatan-hambatan atas dua program itu.

Sebelumnya, sejumlah asosiasi menyebut penggunaan kedua aplikasi tersebut masih sulit digunakan. Kesulitan muncul saat mendaftarkan diri, mengubah data, hingga lokasi yang tak terdeteksi.

Selain itu, dalam penggunaan kedua aplikasi tersebut, pengembang juga mengharapkan adanya masa transisi, karena pengalihan secara keseluruhan ke aplikasi akan menyulitkan konsumen apalagi yang sudah tinggal akad.

Menurut Junaidi, kondisi industri properti terutama rumah subsidi saat ini didapati pasokan dan permintaan yang masih tinggi. Hanya saja, butuh dukungan semua pihak agar program satu juta rumah tetap berjalan baik yaitu dengan tidak memberikan aturan yang menyulitkan pengembang.

Sebelumnya, Presiden Jokowi dalam arahannya di istana Merdeka pada Selasa (24/3/2020) menyatakan bahwa pemerintah memberikan dua stimulus di sektor perumahan untuk MBR yang sedang melakukan kredit kepemilikan rumah bersubsidi yaitu memberikan subsidi selisih bunga selama 10 tahun. 

“Jika bunga di atas 5 persen maka selisih besaran bunganya akan dibayar pemerintah. Pemerintah juga memberikan subsidi bantuan uang muka bagi yang akan mengambil kredit rumah bersubsidi. Anggarannya yang disiapkan Rp1,5 triliun,” ujar Jokowi.

Dengan adanya insentif tersebut maka pemerintah memperkirakan akan menambah kuota subsidi KPR menjadi 330.000 unit rumah di tahun ini.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

properti Virus Corona
Editor : Rahayuningsih
0 Komentar

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!

Foto

BisnisRegional

To top