Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Soal Mudik Gratis 2020, BUMN Tunggu Surat Resmi Kementerian

Program mudik gratis BUMN diinisiasi oleh Kementerian BUMN dan dilaksanakan setiap tahun.
Rinaldi Mohammad Azka
Rinaldi Mohammad Azka - Bisnis.com 22 Maret 2020  |  21:39 WIB
Pemudik menaiki kapal laut KM Dobonsolo yang akan akan diberangkatkan dari Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Kamis (30/5/2019). Kementrian Perhubungan bekerja sama dengan PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) menggelar mudik gratis tujuan Semarang dengan menggunakan kapal laut untuk 7.500 sepeda motor dan 2015 penumpang mudik lebaran 2019 hingga 3 Juni mendatang. - ANTARA FOTO/Nova Wahyudi
Pemudik menaiki kapal laut KM Dobonsolo yang akan akan diberangkatkan dari Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Kamis (30/5/2019). Kementrian Perhubungan bekerja sama dengan PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) menggelar mudik gratis tujuan Semarang dengan menggunakan kapal laut untuk 7.500 sepeda motor dan 2015 penumpang mudik lebaran 2019 hingga 3 Juni mendatang. - ANTARA FOTO/Nova Wahyudi

Bisnis.com, JAKARTA - Sejumlah BUMN menahan rencana pelaksanaan mudik gratis pada periode Angkutan Lebaran 2020, setelah adanya imbauan pembatalan dari Kementerian BUMN untuk menekan penyebaran virus corona (Covid-19).

Para perusahaan pelat merah tersebut masih menantikan surat resmi pembatalan rencana tersebut.

Kepala Kesekretariatan Perusahaan PT Pelayaran Indonesia (Persero) Yahya Kuncoro mengatakan bahwa program mudik gratis BUMN, diinisiasi oleh Kementerian BUMN dan dilaksanakan setiap tahun.

"Jadi, kami menunggu surat resmi dari Kementerian BUMN, secara informal kami diinformasikan Kementerian BUMN mendukung anjuran pemerintah untuk tidak mudik, sehingga kemungkinan besar kegiatan mudik gratis akan dibatalkan," jelasnya saat dihubungi Bisnis, Minggu (22/3/2020).

Dia menegaskan Pelni juga akan mendukung keputusan apapun dari Kementerian BUMN. Terkait jumlah kuota mudik gratis yang dibatalkan, Yahya belum mau merinci karena memang jumlahnya belum pasti mengikuti arahan Kementerian BUMN.

Sementara itu, VP Corporate Communications Angkasa Pura II (Persero) Yado Yarismano mengatakan hal yang tidak jauh berbeda. Dia menyebut keputusan apapun yang diambil Kementerian BUMN akan didukung perseroannya.

"Dalam hal ini kami mendukung keputusan dari pemegang saham, jika memang nanti diputuskan untuk ditiadakan maka kami akan manut, karena memang tujuannya untuk menekan penyebaran Covid-19 ini," ungkapnya kepada Bisnis.

Dia menjelaskan saat ini pihaknya belum dapat memastikan kuota mudik gratis yang mungkin dibatalkan, tetapi rencananya AP II mengakomodasi mudik gratis menggunakan bus.

"Saat ini prosesnya di kami masih stand by," imbuhnya.

Di sisi lain, perusahaan yang biasa mendapat kue saat program mudik gratis, yakni Perum Damri pun mengaku tak akan mengoperasikan bus mudik gratis tanpa adanya instruksi dari Kementerian BUMN.

Kepala Divisi Sekretariat Perusahaan DAMRI Nico R. Saputra menuturkan pihak sepenuhnya mengikuti kebijakan dari Kementerian BUMN. Namun, dari sisi armada Perum Damri sudah siap.

"Sebelum ada instruksi menjalankan kembali mudik gratis, kami tidak akan mengoperasikan bus mudik gratis. Walaupun, telah siapkan alat produksinya, kami menunggu kebijakan lebih lanjut," katanya.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

BUMN mudik gratis
Editor : Annisa Sulistyo Rini
0 Komentar

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!

Foto

BisnisRegional

To top