Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Ini Rekomendasi Ekonom INDEF Tangani Virus Corona

Indef merekomendasikan tiga langkah untuk mencegah penyebaran virus corona di perkotaan dan pedesaan.
Dokter patologi klinik memeriksa sampel media pembawa virus Corona untuk penelitian di Laboratorium Balai Besar Karantina Pertanian Surabaya di Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur, Kamis (6/2/2020)./ANTARA FOTO-Umarul Faruq
Dokter patologi klinik memeriksa sampel media pembawa virus Corona untuk penelitian di Laboratorium Balai Besar Karantina Pertanian Surabaya di Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur, Kamis (6/2/2020)./ANTARA FOTO-Umarul Faruq

Bisnis.com, JAKARTA - Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira menilai pemerintah harus mengalokasikan program jaring pengaman (safety nett) bagi warga di perkotaan dan perdesaan untuk meminimalisasi dampak virus corona (Covid-19).

Untuk penduduk perkotaan, dia mengatakan pemerintah seharusnya menerapkan tiga langkah. Pertama, fokus pada dana kesehatan untuk menambah jumlah rumah sakit rujukan, alat pelindung diri (APD) tenaga kesehatan, dan obat-obatan.

"Kedua, safety nett untuk penduduk miskin ditambah, sebagai contoh bansos dan program keluarga harapan. Ketiga, pemerintah harus beri kepastian basic income bagi pekerja sektor informal perkotaan, misalnya pemberian tunjangan cash setara 30-50 persen UMP," katanya ketika dihubungi, Minggu (22/3/2020).

Sementara itu, Bhima mengatakan ada dua hal yang difokuskan pemerintah di wilayah pedesaan. Pertama, penggunaan dana desa dari infrastruktur untuk bantuan permodalan bagi pengusaha desa dan tambahan bantuan untuk masyarakat miskin.

Kedua, pemerintah pusat menyiapkan pembentukan unit darurat di level puskesmas terkait tanggap virus Corona terjadi outbreak di desa.

Menurutnya, Kementerian Keuangan dapat mengubah nomenklatur dana desa yang biasanya difungsikan untuk pembangunan infrastruktur menjadi dana tanggap bencana.

"[Dana desa] diubah mekanisme nya, tidak berlaku secara ketat. Mumpung masih Maret. Kemenkeu, Kemendagri dan Kemendes yang harus duduk bersama dalam waktu dekat," jelasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper