Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Pedagang Pasar Ingatkan Pemerintah Soal Pasokan Bahan Pokok

Ketersediaan pasokan bahan makanan saat ini mulai menurun, sehingga disarankan agar distribusi barang tidak diserahkan seluruhnya kepada swasta.
Pedagang bawang putih beraktifitas di salah satu pasar di Jakarta, Selasa (3/3/2020). Bisnis/Abdurachman
Pedagang bawang putih beraktifitas di salah satu pasar di Jakarta, Selasa (3/3/2020). Bisnis/Abdurachman

Bisnis.com, JAKARTA – Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) mengkhawatirkan risiko kelangkaan bahan makanan pokok usai perpanjangan status darurat virus Corona (Covid-19).

Ketua Umum APPSI Fery Julianto mengatakan asumsi tersebut tercermin dari minimnya pasokan gula, bawang putih dan bawang bombay di pasar tradisional dan ritel. Diprediksi stok masih bisa untuk mencukupu kebutuhan hingga sebulan ke depan.

“Namun, pasar retail terdampak karena barang mereka langsung dari pabrikan. Pengusaha retail akhirnya mengurangi tenaga kerja, bagaimana lagi dengan pasar rakyat yang sekarang harus melayani?” ujar Fery dalam wawancaranya melalui radio MNC Trijaya, Sabtu (21/3/2020).

Menurutnya, ketersediaan pasokan bahan makanan saat ini mulai menurun, sehingga disarankan agar distribusi barang tidak diserahkan seluruhnya kepada swasta.

Dia berpendapat pemerintah agar  menyerahkan proses importasi dan distribusi bahan makanan melalui BUMN untuk menghindari melonjaknya harga bahan makanan pokok. 

“Rupiah memang sudah hampir Rp16.000 [per dolar AS], tetapi belum terjadi kepanikan seperti situasi 1998 karena masyarakat masih bisa beli baik di retail dan pasar,” tuturnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Anton J. Supit menilai masyarakat kelas bawah akan sangat terdampak akibat dari ketakutan kelangkaan pasokan bahan makanan pokok. Meskipun pemerintah dianggap sudah tanggap dengan memberika stimulus, tetapi banyak kekhawatiran yang terjadi dalam dunia usaha. 

Pihaknya berharap pemerintah membuka ruang diskusi bersama pelaku usaha untuk mengetahui secara pasti prioritas kebutuhan masyarakat. 

“Kondisi seperti ini, kami berterima kasih, pemerintah tanggap. Namun ini masih sektor bisnis yang menyangkut pajak penghasilan, keterlambatan membayar bunga dan lain-lain. Namun ternyata, BPJS sudah menunggak Rp7 triliun,” ungkap Anton. 

Di sisi lain, Juru bicara Presiden, Fadjroel Rahman mengatakan, intinya semua tindakan sudah diarahkan dengan baik. Pemerintah berterima kasih kepada semua pihak yang sudah berusaha meredakan kepanikan.

“Semoga semua kekuatan ini bisa menolong sesama dan diri sendiri. Kritik yang negatif sebaiknya ditahan dulu,” pungkas Fadjroel.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper