Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah belum mengeluarkan kebijakan untuk menutup wilayah secara total atau lockdown, meskipun jumlah warga yang tertular virus Corona (Covid-19) meningkat menjadi 172 orang pada Rabu (18/3/2020).
Kepala Departemen Ekonomi Center for Strategic and International Studies (CSIS) Yose Rizal Damuri mengatakan ada tiga hal yang perlu diperhatikan pemerintah sebelum menerapkan opsi lockdown.
Pertama, pemerintah harus memastikan kesiapan pasokan dan distribusi bahan pokok untuk masyarakat. Kedua, transparansi informasi terkait penyebaran Covid-19 untuk meningkatkan kepercayaan warga. Ketiga, penambahan dan peningkatan fasilitas kesehatan serta tes massal secara gratis.
"Cost lockdown sangat besar dan butuh persiapan yang panjang. Kalau pemerintah lockdown tanpa mempersiapkan tiga hal itu, ya percuma," katanya ketika dihubungi, Rabu (18/3/2020).
Dia menuturkan sistem ekonomi yang terjadi di Indonesia saat ini membuat proses jual beli bergantung pada pasokan dan permintaan pasar. Oleh karena itu, Yose Rizal mempertanyakan seberapa besar pemerintah memiliki kemampuan untuk mengendalikan pasokan di wilayah yang di-lockdown, misalnya di DKI Jakarta dan sekitarnya.
Menurutnya, ketidakpastian situasi perekonomian saat ini sudah mengerek harga beberapa bahan pokok, misalnya beras, telur, daging ayam sebesar 5-15 persen. Harga bahan pangan di level konsumen diprediksi akan meroket apabila distribusi pasokan terhambat jika terjadi penutupan wilayah.
"Jika lockdown dilakukan tanpa persiapan, dampaknya terjadi kelangkaan bahan pokok sehingga harga-harga jadi naik. Ini akan memicu keresahan sosial," jelasnya.
Dia menilai kelangkaan atau kenaikan harga bahan pokok tidak terlalu bermasalah bagi kelangan menengah atas. Implikasi ketahanan pangan sebelum lockdown justru terasa bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Kenaikan harga tentunya akan sangat memberatkan bagi kalangan menengah bawah karena tergantung dari pembelian harian.
"Keputusan lockdown tersebut akan membuat kehidupan mereka menjadi lebih berat. Pemerintah harus menyiapkan jaring pengaman lebih besar bagi warga yang berstatus MBR atau penerima upah minimum," ucapnya.
Oleh karena itu, Yose Rizal mengimbau pemerintah dan otoritas terkait untuk menghitung seluruh kebutuhan bahan pokok, akses masuk kendaraan pembawa pasokan, dan pola pendistribusian yang aman dan adil bagi seluruh masyarakat di DKI Jakarta.
Meskipun tindakan lockdown di provinsi Hubei, China, dinilai berhasil, dia menilai biaya ekonomi dan sosial yang ditanggung pemerintah China sangat tinggi. Namun, dia tidak yakin pola tersebut bisa diaplikasikan di DKI Jakarta atau wilayah lain di Indonesia.
Pasalnya, dia menilai penerapan lockdown memang akan mencegah penyebaran virus dari luar daerah ke dalam daerah tersebut. Namun, jika virus Covid-19 sudah berada di dalam area atau wilayah, maka kebijakan ini akan menjadi tidak efektif.
"Kasus lockdown Wuhan ini berbeda dengan Italia. Pemerintah China mengisolasi Wuhan agar virus Covid-19 tidak menyebar ke wilayah lain. Istilahnya, Wuhan dikorbankan agar untuk menyelamatkan kepentingan yang lebih besar," jelasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
_1660650391.jpg?w=348&h=261)
