Bisnis.com, JAKARTA – Rancangan Undang-undang (RUU) Ketahanan Keluarga yang kental dengan domestifikasi perempuan bisa memberi imbas yang buruk pada pertumbuhan ekonomi.
Ketua Divisi Gender, Anak, dan Kelompok Marjinal Aliansi Jurnalis Independen Indonesia, Endah Lismartini menyatakan RUU Ketahanan Keluarga mencemaskan karena menuntut perempuan bertanggung jawab penuh atas rumah tangga.
Dia menilai, RUU Ketahanan Keluarga membuat rumah tangga bukan kerja bersama antara suami dan istri sehingga kesempatan perempuan bekerja menjadi semakin kecil.
“RUU ini justru menarik perempuan kembali ke rumah dan domestik dengan mengatakan mengurus rumah tangga adalah pekerjaan istri. Sementara sekarang suami banyak yang bersedia menjadi bapak rumah tangga,” kata Endah kepada Bisnis di Hong Kong Café, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (8/3/2020).
Dia pun menambahkan, RUU Ketahanan keluarga membuat perempuan dengan kapasitas yang bagus di ruang publik terkendala dengan aturan ini. Imbasnya jika aturan ini disahkan maka ada konsekuensi hukum jika perempuan tidak mengurus rumah tangga.
Alhasil jika pengurusan rumah tangga diatur dalam Undang-Undang maka ruang gerak perempuan semakin terbatas. “Nanti kontribusi pekerja perempuan semakin turun lagi. Sementara sekarang saja mencapai 50 persen masih terengah-engah ini sulit,” tutur Endah.
Baca Juga
Bisnis mencatat, berdasarkan Prinsip-prinsip Pemberdayaan Perempuan (WEPs) yang dikembangkan oleh UN Women dan UN Global Compact, secara global kesenjangan gender baru dapat ditutup dalam 108 tahun. perusahaan yang mempertimbangkan kesetaraan gender pada jajaran dewan direksi menghasilkan keuntungan 21 persen lebih tinggi.
Pada skala Asia Pasifik, memajukan kesetaraan gender dapat menambah Produk Domestik Bruto (PDB) hingga US$4,5 triliun di tahun 2025. Sementara di Indonesia, ketidaksetaraan gender di tempat kerja masih tergolong tinggi. Laporan yang sama menegaskan, dengan memajukan kesetaraan gender di Indonesia bisa menambah produk domestik bruto (PDB) hingga US$135 miliar pada 2025.
