Bisnis.com, JAKARTA — Pemberian stimulus kedua terkait pelonggaran kebijakan ekspor impor untuk antisipasi dampak corona virus bak buah simalakama bagi pemerintah.
Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira mengatakan adanya stimulus terbaru ini justru menunjukkan bahwa pemerintah inkonsisten terkait target untuk menekan impor.
“Betul, stimulus itu justru berpihak pada kemudahan izin importir, bukannya saat ini justru kesempatan bagi pengusaha domestik untuk lakukan substitusi impor,” kata Bhima, Selasa (3/3/2020).
Bima menyatakan bahwa persoalan virus corona ini sebenarnya bisa menjadi pembelajaran bagi Indonesia agar tidak ketergantungan dengan barang impor China.
“Padahal sebelumnya industri yang menjadi subsitusi impor diberikan aneka insentif dalam paket kebijakan. Jadi terkesan pemerintah inkonsisten,” ujarnya.
Menurutnya, persoalan virus corona saat ini seharusnya bisa menjadi peluang bagi industri bahan baku dalam negeri untuk meningkatkan produksi.
Baca Juga
“Momentum ini bisa buka peluang industri bahan baku lokal, apalagi belum diketahui berapa lama dampak corona melemahkan ekonomi China,” imbuhnya.
Adapun, Sekretaris Menteri Koordinator didang Perekonomian Susiwijono mengatakan stimulus kedua yang akan dikeluarkan nantinya terdiri dari empat kebijakan.
Pertama pemerintah akan melakukan penyederhanaan aturan larangan pembatasan atau tata niaga terkait dengan ekspor.
“Itu mulai dari aturan untuk SVLK [Sistem Verifikasi dan Legalitas Kayu] itu untuk kayu, produk kayu dan keterangan asal. Intinya seluruh aturan tata niaga ekspor disederhanakan dan kalau tidak perlu dihapuskan,” jelasnya.
Adapun, kebijakan yang kedua adalah pemerintah akan melakukan pengurangan pembatasan larangan atau tata niaga terhadap impor, terutama impor bahan baku.
“Jadi impor bahan baku ini supaya tidak terkendala dalam proses impornya larangan pembatasan impornya kita kurangi sebisa mungkin kita hapuskan,” katanya.
Ketiga, pemerintah akan melakukan percepatan proses impor untuk 500 reputable importir. Percepatan ini berupa pengurangan treatment pemeriksaan kepada para importir tersebut.
Adapun, kebijakan yang keempat adalah pemerintah akan mengurangi biaya logistik dengan melakukan efisiensi dengan cara mendorong national logistic ecosystem.
