Bisnis.com, JAKARTA - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil berharap pengelolaan sumber daya air dan daerah aliran sungai juga diberikan kepada Pemerintah Daerah selain dilakukan oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
Pasalnya, upaya pencegahan dan penanganan dampak banjir di DKI Jakarta dan daerah-daerah penyangga harus dilakukan dengan cepat, terutama pada daerah aliran sungai (DAS) di hulu hingga hilir.
"Kami punya uang tapi tidak sederhana dalam membelanjakannya untuk kawasan air dan sungai yang menjadi kewenangan Kementerian [PUPR]. Mungkin nanti ada solusi lebih singset, jadi siapa lebih dekat diberikan kemudahan untuk memberikan respon lebih cepat," katanya di dalam FDG Penanganan Bencana Banjir Di Wilayah Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Dan Banten di Jakarta, Senin (2/3/2020).
Menurutnya, jika Pemerintah Kabupaten/Provinsi bisa memanfaatkan APBD untuk mengelola DAS tersebut secara cepat, maka pengendalian banjir juga bisa berprogres lebih maksimal.
Kendati demikian, Ridwan Kamil tetap meyakini bahwa pengendalian banjir Ibu Kota dan daerah di sekitarnya hanya dapat terwujud melalui sinergi dan kolaborasi semua pihak terkait.
Senada, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo menyampaikan bahwa persoalan banjir di Ibu Kota tidak terlepas dari masalah yang terjadi di daerah-daerah penyangga.
Baca Juga
"Jadi kita akan membagi tiga klaster yakni hulu tengah dan hilir sehingga penanganan itu tidak bisa sektoral tetapi terintegrasi," katanya.
Lebih lanjut, Ridwan Kamil menyatakan banyak upaya yang sudah dilakukan Pemprov Jawa Barat dalam mengendalikan banjir di antaranya percepatan pembangunan bendungan Ciawi dan Sukamahi bersama Pemerintah Pusat.
Ridwan memastikan bahwa tuntasnya pembangunan dua bendungan tersebut tidak akan menjadi solusi tunggal mengurangi banjir di Ibu Kota dan daerah sekitarnya.
"Itu kalau selesai tidak bisa menjamin 100 persen airnya iru terkendali. Menurut hitungan hanya 30 persen kapasitas dari sana," jelasnya.
Adapun, di sektor tata ruang, Gubernur Jabar baru saja memutuskan 12.000 hektare lahan perkebunan di Jawa Barat akan dialihfungsikan menjadi hutan.
Dia pun memastikan jenis pohon yang dipilih juga akan bernilai ekonomi selain bernilai ekologis.
"Minggu depan kita juga akan launching gerakan Menanam 50 Juta Pohon karena lahan kritis di Jawa Barat sangat banyak," ungkapnya,
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
