Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Soal Tenaga Kerja Konstruksi dari China, Kementerian PUPR Bersikap

Soal kemungkinan adanya pergantian tenaga kerja untuk menjaga target penyelesaian konstruksi, tetap sesuai kebijakan kementerian terkait.
Agne Yasa
Agne Yasa - Bisnis.com 28 Februari 2020  |  21:14 WIB
Ilustrasi proyek konstruksi. - ANTARA/M Agung Rajasa
Ilustrasi proyek konstruksi. - ANTARA/M Agung Rajasa

Bisnis.com, JAKARTA —Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan mengikuti kebijakan dari kementerian terkait soal tenaga kerja asing di bidang konstruksi yang negara asalnya terdampak virus corona seperti China.

Plt. Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR Danis Hidayat Sumadilaga mengatakan kebijakan terkait tenaga kerja konstruksi yang terdampak akan mengikuti kebijakan dari Kementerian Tenaga Kerja dan Kementerian Kesehatan.

Terkait kemungkinan adanya pergantian tenaga kerja untuk menjaga target penyelesaian konstruksi, Danis menegaskan akan tetap mengikuti kebijakan dari kementerian terkait.

"Kebijakan terkait tenaga kerja konstruksi yang terdampak atau berasal dari daerah yang terdampak corona akan mengikuti kebijakan dari kementerian Tenaga Kerja dan Kementerian Kesehatan," katanya kepada Bisnis, Jumat (28/2/2020).

Berdasarkan data yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, data Per 31 Desember 2019 mencatat terdapat 44 BUJKA dari China dengan Izin Usaha Jasa Konstruksi yang berlaku efektif. Kemudian, terdapat 78 BUJKA dari China dengan status memiliki Kantor Perwakilan dan telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) tetapi Izin Usaha Jasa Konstruksi belum berlaku efektif dan masih dalam proses pemenuhan komitmen izin efektif.

Berdasarkan data OSS sampai 31 Desember 2019, Terdapat Ijin Usaha Jasa Konstruksi yang masih berlaku dan sudah dinyatakan berlaku efektif untuk 173 (seratus tujuh puluh tiga) BUJKA Kantor Perwakilan dan terdapat 240 IUJK yang telah diterbitkan oleh OSS untuk BUJKA Kantor Perwakilan namun belum dinyatakan berlaku efektif dan/atau masih dalam proses pemenuhan komitmen izin efektif.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

konstruksi Virus Corona
Editor : Miftahul Ulum
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top