Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Tangani Banjir di Wilayah Sungai, Dana Rp6 Triliun Siap Digunakan

Kementerian PUPR menegaskan penanganan banjir tidak lagi menggunakan pendekatan kewenangan, tapi kewilayahan sungai.
Agne Yasa
Agne Yasa - Bisnis.com 26 Februari 2020  |  20:15 WIB
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengikuti rapat kerja dengan Komisi V DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/6/2019). - ANTARA/Dhemas Reviyanto
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengikuti rapat kerja dengan Komisi V DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/6/2019). - ANTARA/Dhemas Reviyanto

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengalokasikan dana sebanyak Rp6 triliun untuk penanganan banjir. Penanganan banjir kini menggunakan pendekatan kewilayahan sungai, bukan lagi batas administrasi.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan pihaknya sudah melakukan pemetaan dan pembagian wilayah sungai di seluruh Indonesia. Secara khusus, di Jawa ada delapan wilayah sungai dan tiga diantaranya berada di wilayah Jabodetabek, yaitu wilayah sungai (WS) Ciliwung, WS Cisadane, dan WS Citarum.

"Sekali lagi [penanganan banjir] bukan pada batasan administratif. Administratif itu hanya karena sistematika pemerintahan. Jadi mohon dipahami bahwa penanganan air itu bukan administrasi tapi penanganannya wilayah sungai," jelasnya usai ditemui  Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI, Rabu (26/2/2020).

Basuki menjabarkan, penanganan banjir di wilayah sungai berada di bawah kewenangan Direktorat Sungai dan Pantai, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air. Kementerian PUPR menyiapkan anggaran sebesar Rp6 triliun untuk penanganan banjir di wilayah sungai.

Dia menegaskan, penanganan banjir tidak bisa dilakukan dengan memecah-mecah kewenangan yang dimiliki pemerintah pusat maupun daerah. Basuki menyebut pihaknya berani bertanggung jawab jika terjadi di wilayah Jakarta, ibu kota negara.

"Jakarta itu ibu kota negara, jadi jangan dipecah-pecah kewenangan, kewenangan untuk kekuasaan aja, enggak suka saya. Tanggung jawab, termasuk saya ini bertanggung jawab kalau ada banjir di Jakarta," katanya.

Ketika ditanya soal komunikasi dengan Pemda untuk penanganan banjir, khususnya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Menteri Basuki mengatakan komunikasi terus terjalin.Dia menepis ada perdebatan sengit antara Kementerian PUPR dengan Pemprov DKI jakarta.

Untuk diketahui, wilayah Jakarta masuk ke dalam wilayah Sungai CIliwung, terdiri dari 13 sungai. Hingga saat ini memang sudah ada rencana induk atau master plan penanganan banjir Jakarta yang telah ditinjau (review) beberapa kali.

Untuk informasi master plan 1 dilakukan oleh Nedeco, kemudian review masterplan pengendalian banjir di Jakarta dilakukan kembali pada 1997 oleh JICA dan 2007 oleh Jakarta Integrated Flood Management Programme (JIFMP).

Basuki mengungkapkan hingga saat ini melalui Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) sudah ada pemasangan 104 pompa besar banjir termasuk yang di Jakarta Utara. Saat ini, pihaknya juga sedang melakukan tender untuk memasang pompa besar di Kali Sentiong dengan APBN senilai Rp600 miliar.

Lebih lanjut, imbuhnya, masterplan yang ada ini hanya struktural. Tidak hanya Jakarta yang melanda banjir, di beberapa wilayah lain di Indonesia. Oleh karena itu, dilakukan upaya penghijauan agar tidak terjadi longsor melalui penanaman Vetiver.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

banjir
Editor : Rivki Maulana
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top