Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Tangkal Dampak Virus Corona, Realisasi Belanja Negara Dikebut

Terkait dengan percepatan realisasi belanja negara, di luar belanja pegawai yang biasanya dalam bentuk gaji dan tunjangan, belanja untuk barang dan belanja modal mengalami kenaikan.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan penjelasan kepada tim Bisnis Indonesia saat wawancara eksklusif di Jakarta, Jumat (22/11/2019). Bisnis/Abdullah Azzam
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan penjelasan kepada tim Bisnis Indonesia saat wawancara eksklusif di Jakarta, Jumat (22/11/2019). Bisnis/Abdullah Azzam

Bisnis.com, BOGOR - Presiden Joko Widodo menginstruksikan menteri kabinetnya untuk mempercepat realisasi belanja pemerintah agar dapat dirasakan oleh masyarakat sehingga memberikan daya angkat terhadap perekonomian Indonesia yang berisiko terdampak virus corona.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa sebelum virus corona, China juga sempat berhadapan dengan epidemi virus SARS. Namun di antara keduanya terdapat perbedaan besar terkait kontribusi ekonomi China terhadap dunia.

"Sekarang ukuran ekonomi RRT [China] jauh lebih besar, jadi apabila perekonomian [China] terpengaruh cukup signifikan dari corona virus, maka pengaruhnya juga kepada regional dan global juga akan sangat besar," katanya usai rapat paripurna di Istana Bogor, Selasa (11/2/2020).

Terkait dengan percepatan realisasi belanja negara, kata Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia, di luar belanja pegawai yang biasanya dalam bentuk gaji dan tunjangan, belanja untuk barang dan belanja modal mengalami kenaikan. Namun dia melihat masih dapat dipacu lebih cepat lagi.

"Termasuk dalam hal ini Kementerian PUPR, yang sudah melakukan belanja cukup besar, pada bulan ini, dalam bentuk belanja modal," katanya.

Sri Mulyani mengatakan telah meminta kementerian/lembaga mempercepat belanja, utamanya yang memberikan pengaruh besar kepada masyarakat. Satu di antaranya adalah penyaluran dana desa.

Hingga, Senin (10/2/2020), pemerintah telah menyalurkan lebih dari Rp586 miliar kepada lebih dari 1.490 desa. "Ini lebih tinggi dibanding tahun lalu, bulan Februari, yang pencairannya hanya 317 miliar," katanya.

Sementara itu posisi anggaran yang disaluran terkait Program Keluarga Harapan (PKH) sudah mencapai Rp7 triliun, dari pagu Rp29 triliun. Kemudian untuk beberapa belanja kementerian/lembaga, per 31 Januari sebanyak Rp30,9 triliun telah dicairkan. Bila dirinci belanja barang senilai Rp3,3 triliun, belanja modal Rp1,9 triliun, belanja bantuan sosial Rp13,2 triliun, dan belanja pegawai Rp12,5 triliun.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Muhammad Khadafi
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper