Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian BUMN mendorong perusahaan pelat merah untuk ikut melakukan integrasi data perpajakan.
Wakil Menteri BUMN Budi Gunadi Sadikin mengatakan perusahaan BUMN dan yang menerima bantuan atau subsidi dari Kementerian Keuangan harus bekerja sama dengan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak demi transparansi dan keterbukaan.
"Yang pertama saya minta BUMN yang bentuknya holding dan yang besar-besar dan juga yang mendapat uang dari pemerintah. Lucu kalau minta uang dari pemerintah, tapi tak terbuka ke pemerintah," ujarnya, Jumat (31/1).
Budi menuturkan terdapat dua kriteria yang didorong untuk melakukan integrasi perpajakan yakni perusahaan BUMN besar terutama holding lalu perusahaan yang diberikan tugas menyalurkan subsidi. Adapun perusahaan yang bertugas menyalurkan subsidi adalah Bulog.
Saat ini terdapat lima holding BUMN yang didorong bekerjasama dengan DJP yakni holding BUMN pertambangan, pupuk, semen, perkebunan dan kehutanan.
Holding BUMN Pertambangan dipimpin oleh MIND ID atau PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) dengan anggota PT Freeport Indonesia, PT Antam Tbk (ANTM), PT Bukit Asam Tbk (PTBA), dan PT Timah Tbk (TINS).
Holding BUMN semen yakni PT Semen Indonesia Tbk (SMGR) dengan anak usaha PT Semen Padang, PT Semen Tonasa, dan PT Solusi Bangun Indonesia Tbk (SMCB) yang dulu bernama Holcim.
Lalu untuk holding BUMN pupuk dipegang oleh PT Pupuk Indonesia dengan anak usaha beberapa di antaranya PT Rekayasa Industri, PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, PT Pupuk Kalimantan Timur, PT Petrokimia Gresik, PT Pupuk Kujang, dan PT Pupuk Iskandar Muda.
Sementara itu, untuk holding BUMN perkebunan dipimpin PT Perkebunan Nusantara III membawahi semua PTPN, sedangkan untuk Holding kehutanan, induk holding yakni Perum Perhutani.
"Banyak yang gak setuju stakeholder-nya jadi holding mungkin salah satunya soalnya pajaknya," katanya.
Hingga kini baru ada tiga perusahaan BUMN yang bekerjasama dengan DJP yakni PT PLN, PT Pertamina, dan PT Telekomunikasi Indonesia (Telkom) Tbk.
Dia berharap ketiga BUMN yang telah terintegrasi ni bisa menjadi contoh bagi BUMN lain yang belum terintegrasi dengan DJP.
"Kami terus mengupayakan kerja sama ini, terutama untuk perusahaan holding BUMN dan perusahaan yang menerima bantuan dari Kementerian Keuangan.
Saya minta cepat kalau 3 ini sudah berhasil, saya bisa senang sekali ketemu sama Dirjen DJP. Ada perusahaan yang mau, ada yang mungkin belum siap. Ini yang harus dimotivasi, yang diutamakan adalah perusahaan yang berbentuk holding," tuturnya
Menurutnya, dengan adanya integrasi ini mendorong transparansi dan keterbukaan. Selain itu, kerja sama ini juga bisa mendorong penerimaan uang bagi BUMN bisa lebih tepat sasaran. Terlebih saat ini diperlukan pembangunan data base atau big data, serta penggunaan AI atau artificial intelligence.
"Kalau boleh integrasi dibuka, untuk membuka diskusi. Dengan infrastruktur sekarang seharusnya bukan wacana saja, supaya big data ini lengkap dan tahu lebih pasti siapa sih yang berhak dapat uang dari Kemenkeu tu bisa jadi transformasi besar di sistem keuangan di RI. Kalau perusahaan itu sangat wajar efisiensi dan efektivitasnya sehingga Kemenkeu ngasih-nya senang juga," terang Budi.
