Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Ditjen Pajak Terbitkan Surat Edaran Soal Pajak Masukan, Ini Rinciannya

Surat Ederan (SE) Direktur Jenderal pajak No. SE-02/PJ/2020, menerangkan bahwa saat ini terdapat ketidakseragaman perlakuan pemgkreditan pajak masuk pada masa pajak yang tidak sama.
Muhamad Wildan
Muhamad Wildan - Bisnis.com 29 Januari 2020  |  16:21 WIB
Sejumlah wajib pajak antre untuk melakukan pelaporan SPT Pajak Tahunan di Kantor KPP Pratama Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Jum'at (22/2/2019). - ANTARA/Indrianto Eko Suwarso
Sejumlah wajib pajak antre untuk melakukan pelaporan SPT Pajak Tahunan di Kantor KPP Pratama Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Jum'at (22/2/2019). - ANTARA/Indrianto Eko Suwarso

Bisnis.com, JAKARTA - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengeluarkan surat edaran terkait dengan pengkreditan pajak masukan.

Surat Ederan (SE) Direktur Jenderal pajak No. SE-02/PJ/2020, menerangkan bahwa saat ini terdapat ketidakseragaman perlakuan pengkreditan pajak masuk pada masa pajak yang tidak sama.

Oleh karena itu, pihak DJP pun mengeluarkan SE terkait pajak masukan dalam rangka menyamakan perlakuan pajak masukan agar sesuai dengan Pasal 9 Ayat 9 dari Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (UU PPN).

Dalam pasal 9, DJP menerangkan pajak masukan yang dapat dikreditkan tetapi belum dikreditkan pada pajak keluaran pada masa pajak yang sama, maka dapat dikreditkan pada masa pajak berikutnya palung lama 3 bulan setelah berakhirnya masa pajak yang bersangkutan.

SE ini juga menegaskan bahwa pajak masukan yang belum dapat dikreditkan dengan pajak keluaran pada masa pajak yang sama dapat disebabkan oleh adanya faktur pajak yang terlambat diterima.

Apabila dalam jangka waktu 3 bulan terlampaui, pengkreditan pajak masukan dapat dilakukan melalui pembentulan SPT Masa.

Pengkreditan pajak masukan juga berlaku terhadap pajak masukan yang tercantum dalam dokumen tertentu yang kedudukannya disamakan dengan faktur pajak sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 13 Ayat 6 UU PPN.

Namun, perlu dicatat, pengkreditan pajak masukan pada masa pajak yang sama, masa pajak berikutnya paling lama hingga 3 bulan, serta pengkreditan pajak masukan menggunakan dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan faktur pajak hanya dapat dilakukan apabila pajak masukan yang bersangkutan belum dibebankan sebagai biaya atau tidak ditambahkan dalam harga perolehan BKP/JKP yang bersangkutan.

Pengkreditan pajak masukan juga hanya dapat dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang belum dilakukan pemeriksaan

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

pajak
Editor : Hadijah Alaydrus

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
qrcode Bisnis Indonesia Logo Epaper
To top