Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

WWF Indonesia Kecewa KLHK Putuskan Kerja Sama

Yayasan World Wildlife Fund (WWF) Indonesia menyayangkan pemutusan kerja sama sepihak yang dilakukan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). 
Desyinta Nuraini
Desyinta Nuraini - Bisnis.com 27 Januari 2020  |  09:53 WIB
Harimau Sumatra - WWF
Harimau Sumatra - WWF

Bisnis.com, JAKARTA - Yayasan World Wildlife Fund (WWF) Indonesia menyayangkan pemutusan kerja sama sepihak yang dilakukan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). 

Adapun pemutusan kerja sama ini tertuang dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.32/Menlhk/Setjen/KUM.1/1/2020 tentang Pengakhiran Kerja Sama antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Yayasan WWF Indonesia.

Media Relation Specialist WWF Indonesia Karina Lestiarsi menyebut salinan keputusan ini diterima pihaknya pada 23 Januari 2020. WWF Indonesia, katanya, tidak diberikan ruang komunikasi dan konsultasi langsung dan melakukan musyawarah untuk mencapai mufakat seperti yang tercantum pada perjanjian kerja sama (PKS) antar kedua lembaga.

"Keputusan sepihak ini merugikan reputasi WWF yang telah lebih dari 50 tahun berkiprah mendukung upaya konservasi dan pembangunan berkelanjutan di Indonesia," ujar Karina menyampaikan pernyataan resmi WWF Indonesia kepada Bisnis, Minggu (27/1/2020) malam.

Kendati demikian, Yayasan WWF Indonesia menghormati keputusan tersebut dan menyegerakan proses serah terima program kerja yang terdampak pengakhiran PKS kepada KLHK, baik di tingkat nasional maupun daerah sesuai ketentuan yang berlaku.

Yayasan WWF Indonesia pun tetap dapat beroperasi di Indonesia sebagai lembaga independen. Karina mengatakan yayasannya bisa menjadi bagian dari kelompok masyarakat madani yang terus berkiprah dan berkontribusi pada pelestarian sumber daya alam hayati.

Lagi pula, WWF Indonesia masih memiliki kesepakatan kerja sama dengan instansi pemerintah lainnya di antaranya dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Restorasi Gambut, dan berbagai pemerintah daerah.

"Kerja konservasi dan pelestarian alam memiliki cakupan yang sangat luas dan memerlukan keterlibatan semua pihak," tukasnya.

Sementara itu, hingga saat ini belum ada pernyataan lanjutan dari KLHK menyusul keputusan tersebut.


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

wwf klhk
Editor : Lucky Leonard

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
qrcode Bisnis Indonesia Logo Epaper
To top